Sudirman : UMSK 2019 Kota Bekasi, Peraturannya Kewenangan Pemerintah Pusat

BEKASI, MediaGaruda.Co.Id – Polemik soal dasar hukum upah minimum sektoral (UMSK) 2019 Kota Bekasi, pada saat ini seperti bola panas. Dimana pemerintah daerah Kota Bekasi, diduga lepas tangan bahwa UMSK 2019 dasar peraturan-nya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Sedangkan beberapa pejabat pusat-pun, justru mengatakan sebaliknya, bahwa UMSK 2019 Kota Bekasi, itu adalah menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Plh Kepala Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) Kota Bekasi Sudirman, saat melakukan wawancara dengan para wartawan cetak, online, dan radio Kamis (25/1) malam ini. Mengatakan bahwa, UMSK 2019 Kota Bekasi dasar hukumnya adalah Permenaker Nomor 15 Tahun 2018. Dimana UMSK 2019 itu dirundingkan oleh pihak SP-SB dengan mitranya yaitu perusahaan pada sektor atau perusahaan sektoral melalui Assosisi Perusahaan Sektoral.

“Sementara Pemkot Bekasi hanya memfasilitasi perundingannya saja atau dengan kata lain Pemkot Bekasi tidak memiliki kewenangan menentukan UMSK 2019 Kota Bekasi,”kata Sudirman.

Dia juga menjelaskan bahwa saat ini di Kota Bekasi telah disepakati ada 31 perusahaan sektoral. Setiap perusahaan pada sektor atau perusahaan sektoral itu harus membentuk wadah yang disebut Assosiasi Perusahaan Sektor. Selanjutnya Assosiasi Sektoral ini-lah nantinya yang merundingkan berapa nominal besaran UMSK 2019 Kota Bekasi-nya dengan SP-SB.

Persoalannya pada saat ini di Kota Bekasi ternyata hanya ada satu Assosiasi Perusahaan Sektoral yaitu Assosiasi Perusahaan Sektor logam saja. Sedangkan yang 30 kelompok perusahaan sektoral lainnya, sampai hari ini belum terbentuk wadah Assosiasi Perusahaan Sektoral-nya masing-masing.

“Sehingga sampai malam ini untuk yang 30 perusahaan diluar sektor logam, UMSK 2019 Kota Bekasi-nya, belum bisa dirundingkan dan diputuskan berapa nominal besaran UMSK 2019 Kota Bekasi-nya.

Untuk UMSK 2019 sektor logam ternyata juga belum ada kesepakatan berapa nominal UMSK 2019-nya. Karena pihak Assosiasi Sektor Logam mengajukan kenaikan Upah 3 persen, sedangkan pihak SP-SB menjadukan kenaikan upah 9 persen, dengan dasar PP 78 Tahun 2015,”kata Sudirman.

WALIKOTA BERKIRIM SURAT KEPADA 30 PERUSAHAAN SEKTORAL

Walikota Bekasi beberapa waktu lalu, telah mengirim surat kepada 30 perusahaan pada sektor yang di Kota bekasi. Agar segera membentuk wadah Assosiasi Perusahaan Sektoral-nya.

“Sehingga melalui wadah Assasisasi Perusahaan Sektoral-nya masing-masing inilah, nantinya SP-SB berunding. Untuk memutuskan berapa nominal besaran UMSK 2019 sektoral masing-masing,”kata Sudirman.

Persoalannya saat ini, walau-pun perusahaan-perusahaan sektoral tersebut, sudah dikirim surat oleh Walikota Bekasi. Ternyata sampai hari ini baru hanya ada satu Assosiasi Perusahaan sektoral saja yang sudah terbetuk. Yaitu Assosiasi Perusahaan Sektor logam.

“Sedangkan yang 30 perusahaan sektoral lainnya, belum membentuk wadah Assosiasi Perusahaan Sektoral-nya, sebagaimana amanat Permenker Nomor 15 tahun 2018,”kata Sudirman.
Menurut Permenaker Nomor 15 tahun 2018 ternyata tidak ada batas waktu, terakhir kapan perusahaan sektoral harus membentuk wadah perusahaan sektoral.

WALIKOTA BEKASI BERKIRIM SURAT KEPADA MENTERI KETENAGAKERJAAN

Walikota Bekasi juga telah berkirim surat kepada Menteri Ketenagakerjaan RI. Memohon agar Menaker RI agar menerbitkan kebijakan tentang 30 perusahaan sektoral di Kota Bekasi yang sampai hari ini belum membentuk wadah Assosiasi Perusahaan sektoral ini.

Tujuannya agar UMSK 2019 Kota Bekasi untuk buruh yang bekerja diperusahaan-perusahaan 30 perusahaan sektoral ini, UMSK 2019 Kota Bekasi-nya bisa dirundingkan.

Karena sampai hari ini belum terbentuk wadah Assosiasi Perusahaan Sektoral-nya. Dan pihak SP-SB belum bisa merundingkan berpa nominal UMSK 2019 Kota Bekasi-nya,”kata Sudirman.

MOGOK DAERAH

Terkait wacana rencana mogok daerah yang disuarakan beberapa tokoh SP-SB menurut Sudirman.

“Mogok adalah hak buruh, persalannya alasan mogok itu apa?,”kata Sudirman.

(MG 06)

Media Garuda | Tajam, Inspiratif & Terpercaya

Add Friend

Ayo Komentar

Artikel Lainnya :

  1. 7 Kecamatan Terendam Banjir Di Kabupaten Bandung
  2. Skill BPBD Diminta Penuhi Standar Internasional
  3. Mulai Pekan Depan, Museum Gedung Sate Terbuka Untuk Umum
  4. Sopir Ngantuk, Tujuh Orang Alami Luka Akibat Kecelakaan Tunggal di Tol Cipali
  5. Kasus PT. IBU, Pihak Kementan Jelaskan Soal Subsidi Beras
<