Pengurus SP-SB Tingkat Pabrik, Harus Jujur Dalam Membela Anggotanya

BEKASI, MediaGaruda.Co.Id – Kasus sengketa perburuhan yang saat ini terjadi di pabrik garment PT.Selaras Kausa Busana (SKB) yang berlokasi di Rt.00 dan Rw. kelurahan Bojong Menteng, kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi.yang sampai hari ini mengenaskan karena upahnya berbulan-bulan belum dibayar oleh pengusaha nakal asal Korea Selatan.

Semestinya menjadi pelajaran berharga bagi para pimpinan SP dan SB ditingkat nasional dan kota/kabupaten. Bahwa peningkatan SDM para pengurus buruh tingkat pabrik diseluruh Indonesia itu sangat penting dan harus terus dilakukan.Agar bisa bekerja benar dalam menjalankan amanat AD dan ART organisasi SP dan SB dimana mereka beranung.

Para aktifis buruh ditingkat pabrik itu, juga harus benar benar memahami, bahwa tugasnya sangat berat dalam menegakkan kompas atau kitab suci organisasi yang disebut anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART). SP-SB dimana mereka berserikat, agar hak-hak buruh terlindungi dari perlaku dholim para mengusaha nakal dan bukan justru sebaliknya.

Disamping itu para pengurus SP dan SB ditingkat pabrik, juga harus paham sifat organisasi SP dan SB itu adalah kolektifitas. Sehingga tidak boleh adanya oknum-oknum pengurus buruh tingkat pabrik itu memutuskan sendiri atau beberapa orang saja, arah penting kebijakan organisasi SP dan SB tersebut. Salah satu contohnya, adalah saat mereka menyetujui penundaan pembayaran upah buruh atau pembayaran cicilan upah buruh. Sebab upah itu normatif, wajib dibayar oleh pengusaha dan tidak boleh dirundingkan.

Pengurus SP/SB tingkat pabrik ini, juga wajib memahami AD dan ART SP dan SB sebagai kitab suci, kompas dalam menjalankan roda agar organisasi SP-SB ditempat kerjanya masing-masing, agar tetap berada pada rel aturan organisasi.

Sehingga slogan SP-SB di Indonesia agar tidak hanya menjadi jago kandang, dan menuju SP-SB Indonesia berkelas dunia, pada era industri 4.0 segera dapat diwujudkan.

Sebab, berdasarkan pengamatan MediaGaruda.Co.Id pada saat ini ternyata masih ada oknum-oknum pengurus SP/SB ditingkat pabrik, hanya paham tugasnya yaitu memungut uang iuran dari anggotanya atau COS organisasi SP/SB saja. Sedangkan soal-soal lainnya, seperti membuat transparansi keuangan dan berbagai aturan SP dan SB belum mereka jalankan secara maksimal. Termasuk melaporkan keuangan organisasi, sesuai aturan AD dan ART organisasi. Baik kepada anggotanya atau kepada pengurus SP dan SB ditingkat yang lebih tinggi, seperti DPC, DPD bahkan DPP SP dan SB tersebut.

Akibatnya banyak konflik berburuhan ditingkat pabrik, selama ini tenyata ditangani sendiri atau perorangan oleh para pengurus SP dan SB dan tidak secara kolektifitas. Ada langkah-langkah advokasi hukumnya, juga diduga ada yang keluar dari amanat AD dan ART SP dan SB tersebut. Jika hal itu, dipertanyakan oleh para stokesholher ketenagakerjaan. Jawaban klise dari para pengurus SP dan SB ditingkat pabrik itu, adalah bahwa mereka-lah yang paling paham atau paling tahu soal kondisi di pabriknya masing-masing.

Kecerobohan pengurus SP dan SP ditingkat pabrik yang diduga keluar dari amanat organisasi itu, adalah ketika ada pengumuman penundaan upah buruh atau pencician upah buruh. Ternyata mereka itu lebih dulu, membubuhkan tanda tangan persetujuannya, padahal pihak pengusahanya atau pemilik perusahaan belum membubuhkan tanda tangan. Kondisi ini memprihatinkan bukan..?

(MG 06).

Media Garuda | Tajam, Inspiratif & Terpercaya

Add Friend

Ayo Komentar

Artikel Lainnya :

  1. Timnas Garuda Bertolak Ke Hanoi Vietnam dengan Semangat Tinggi
  2. Tim SAR Gabungan Temukan Kapal Nelayan di Pantai Minajaya Surade
  3. Besok, Presiden Jokowi Direncanakan Buka TEI 2016
  4. Kuatkan Daya Saing Lewat IPTEK dan Pembangunan Karakter
  5. Libatkan Masyarakat Desa, Program Padat Karya Tunai Beri Harapan Baru
<