Buruh PT.SKB Anggotsa GSPMII Pagi Ini Geruduk Kantor Disnaker Kota Bekasi

BEKASI, MediaGaruda.Co.Id – Ratusan buruh garment PT. Selaras Kausa Busana (SKB) yang bernaug dibawah wadah Gabungan Serikat Pekerja Manufacture Independent Indonesia (GSPMII) PT.SKB pimpinan Tri Haryanto. Pada Senin 10 Desember 2018 pukul 08.00wib pagi ini bergerak menuju kantor Disnas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi di Jalan Ahmad Yani, kelurahan Margajaya,Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi.

Ratusan buruh garment PT.SKB yang mayoritas perempuan itu berangkat dari titik kumpul di depan Sekretariat PUK GSPMII PT.SKB yang berada disamping luar PT.SKB. Diwilayah Rt.003 Rw.05 Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, dengan mengendarai lima unit mobil angkotkota (ANGKOT) nomor polisi B-2288-YV, B-1134-YU, B-2183-YU, B-1134-YU dan B-2057-YV.

Para buruh PT.SKB anggota GSPMII itu untuk mengantar surat di kantor Disnaker Kota Bekasi, dan menuntut keadilan hukum. Karena berbulan-bulan upahnya belum dibayar oleh Management PT.SKB.

Sedangkan wadah buruh garment PT.SKB lainnya yaitu PSP serikat pekerja nasional (SPN) PT.SKB pimpinan Verawati pagi ini bersama pengurus pusat dan DPC SPN Kota Bekasi. Juga sedang bergerak menuju kantor Kementrian Tenaga Kerja di Jakarta, untuk melaporkan kasus pelanggaran pengupahan PT.SKB itu kepada Menteri Tenaker Hanif Dhakiri.

Gerakan masif dua organisasi serikat pekerja wadah buruh garment PT.SKB yakni PUK GSPMII PT.SKB Pimpinan Tri Haryanto dan PSP SPN PT.SKB Pimpinan Verawati pagi ini. Dalam rangka membela hak-hak anggotanya yang didholimi oleh pihak Management PT.SKB. Mendapatkan sambutan positif dari banyak pihak. Salah satunya dari Pratigto, mantan aktivis buruh Bekasi yang saat ini aktif menjadi jurnalis.

“Saya berharap dua organisasi serikat pekerja (SP) dan serikat buruh (SB) didalam PT.SKB yaitu GSPMII dan SPN itu. Agar dapat bersinergi atau bekerja sama dalam membela hak-hak anggotanya masing-masing tanpa membedakan berdera masing-masing organisasi GSPMII dan SPN.

“Ini penting dilakukan agar ribuan buruh PT.SKB anggota SPN dan GSPMII yang mayoritas adalah perempuan itu. Mendapatkan advokasi atau perlindungan hukum sesuai amanat anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) organisasi SPN dan GSPMII,”ungkap Pratigto, mantan aktivis buruh Bekasi, yang saat ini aktif sebagai jurnalis kepada MediaGruda.Co.Id, Senin (10/12) pagi ini.

Dia, juga berharap agar Presiden Jokowi segera memerintahkan institusi POLRI, OJK dan PPATK untuk segera memanggil dan meminta keterangan pemilik dan direksi PT.SKB. Untuk didengar keterangannya dan diperintahkan agar se-segera mungkin menjalankan kewajibannya membayar upah buruh PT.SKB. Karena membayar upah, kepada buruh yang sudah menjalankan tugas pekerjaannya di PT.SKB adalah kewajiban pengusaha.

“Dan jika pengusaha PT.SKB tidak segera membayar upah buruh yang sudah menjalankan kewajibannya bekerja di PT.SKB. Bisa dilaporkan kepada penegak hukum atau Kepolisian serta bisa diusut dan dikategorikan tindakan dugaan pidana, sesuai hukum yang berlaku di Indonesia,”kata Pratigto mengingatkan agar Management PT.SKB segera membayar upah buruhnya yang sudah bekerja .

Sebagaimana pernah diberitakan oleh MediaGaruda.Co.Id, bahwa PT.SKB ini berdiri sejak tahun 1990, berkembang pesat sehingga, berhasil membangun dan mengembangkan pabrik garment menjadi PT.SKB satu dan PT.SKB dua, yang dua-duanya terletak di Kelurahan Bojong Menteng, Kota Bekasi.

Pada tanggal 12 November 2018 lalu, secara tiba-tiba, Direktur perusahaan ini yaitu Mr.Jong Uk Lee yang kabarnya saat ini tinggal disalah satu apartemen di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Secara lisan, mengumumkan didepan para buruhnya. Bahwa PT.SKB tidak sanggup membayar upah buruhnya. Alasan Mr.Jong Uk Lee, karena dana untuk membayar upah buruh, dibawah pergi (kabur,Red) oleh Direktur Utama PT.SKB, yaitu Mr.Jae Chul Kim, ke Korea Selatan.

Tetapi anehnya perusahaan garment yang kabarnya saham mayoritasnya dimiliki Mr.M K Kim ini. Beberapa hari sebelumnya, tepatnya 6 November 2018 telah melakukan eksport garment keluar negeri. Dengan nominal harga eksport sekitar Rp 7 Milliar. Setelah dokument eksport selesai diproses negoisasi-nya dan uang hasil eksportnya sekitar Rp 7 milliar, masuk ke rekening PT.SKB. Kenapa pada tanggal 7 November 2018 besok harinya, ternyata dana hasil eksport tersebut, langsung dipindahkan bukukan uangnya sebesar Rp7 milliar itu, ke rekening pribadi milik Mr.Jong Uk Lee. Alasan Mr. Jong Uk Lee kenapa dirinya memindahkan dana eksport PT.SKB itu ke rekening pribadinya. Karena kata Mr.Jong Uk Lee bahwa PT.SKB memiliki hutang kepada dirinya (Mr.Jong Uk Lee,Red).

Lepas benar atau tidak, penjelasan lisan Mr.Jong Uk Lee saat memberikan penjelasan kepada kepada buruh bawahannya itu. Bahwa, fakta dilapangan pada saat ini sekitar 2.000 orang buruh PT.SKB berbulan-bulan upahnya belum dibayar. Sedang hidup terlunta-lunta dan mengalami kelaparan. Rincian jumlah belum dibayar upahya, buruh ber-status kontrak, belum dibayar sejak Agustus 2018 sampai saat ini.

Sedangkan buruh ber-status karyawan tetap yang memiliki masa kerja 28 tahun kerja, sejak PT.SKB mulai berdiri 1990. Sudah dua bulan belakangan ini upahnya, sampai saat ini upahnya juga belum dibayar.

Pertanyaannya bagaimana pengawasan otoritas keuangan di Indonesia selama ini bekerja. Kok dengan mudahnya oknum WNA Korea Selatan PT.SKB itu, kabur ke negara asalnya Korea Selatan?.

Dan meninggalkan persoalan sosial, yaitu ribuan buruhnya belum dibayar upahnya sampai saat ini. Sehingga kehidupannya, sungguh mengenaskan. Mereka mulai kelaparan, hidup terlunta-lunta. Bahkan info terkini, hanya untuk makan sehari-hari untuk menyambung hidup saja. Ternyata Para buruh PT.SKB itu, pada saat ini mesti, menjadi peminta-minta belas kasihan kepada para tetangganya. Agar bisa bertahan hidup dan tidak kelaparan. Bahkan saat ini kabarnya ada buruh PT.SKB yang sudah tidak memiliki tempat tinggal lagi, karena telah diusir oleh pemilik kontrakan lamanya.

Mungkinkah? karena MABES POLRI, IMIGRASI, OJK dan PPATK selama ini belum bergerak. Sehingga WNA Korea Selatan PT.SKB itu, semakin hari, semakin menjadi-jadi mengangkangi hukum NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ini?

Sedangkan satu orang warga negara Indonesia (WNI) yang selama ini dipercaya menjadi direktur oleh pemilik saham mayoritas PT.SKB yaitu Jauhari,SE. Sampai berita ini ditulis dan dinaikkan belum bisa diminta-kan keterangannya. Soal kapan ribuan buruhnya yang kelaparan itu, segera dibayar upahnya. (Red).

Media Garuda | Tajam, Inspiratif & Terpercaya

Add Friend

Ayo Komentar

Artikel Lainnya :

  1. Wow! Setelah Beredar Video Perkelahian Atlet, Menpora Langsung Pimpin Rapat
  2. Revisi UU ITE Otomatis Mengubah Mekanisme Pemblokiran
  3. Mendes PDTT Pastikan BUMDES Berpayung Hukum Untuk Kerjasama Dengan Swasta
  4. Banyak Celah, Perlu Revisi UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
  5. Majalengka, Seluruh Logistik Pilkades Sudah Tiba di Balai Desa
<