51.088 Kasus yang menimpa WNI di Luar Negeri Berhasil Diselesaikan

Jakarta, MediaGaruda.Co.Id – Menteri Luar Negeri  (Menlu) Retno Marsudi mengemukakan, dalam 4 (empat) tahun terakhir, sebanyak 51.088 kasus yang menimpa Warga Negara Indonesia (WNI) telah berhasil diselesaikan.  Selain itu, sebanyak Rp408 milyar hak-hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang selama ini tidak terpenuhi dapat dikembalikan kepada para TKI.

“443 WNI telah bebas dari hukuman mati, 181.942 WNI/TKI bermasalah telah direpatriasi, 16.432 WNI telah dievakuasi dari wilayah perang konflik, dan 39 WNI telah kita bebaskan dari sandera di Filipina Selatan,” kata Menlu dalam Konperensi Pers 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, di aula Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Kamis (25/10) siang.

Menlu menegaskan, pemerintahan Jokowi-JK memberikan prioritas yang tinggi dalam perlindungan WNI di luar negeri, dengan terus berupaya menghadirkan negara bagi seluruh masyarakat Indonesia termasuk WNI kita di luar negeri.

Penguatan sistem perlindungan itu, menurut Menlu, dilakukan melalui penggunan inovasi teknologi, seperti  penyediaan hotline, pelayanan WNI 24 jam, safe travel, smart embassy, welcoming sms blast, membangun website rogatory online monitoring dan sistem informasi menejemen rogatori, dan juga portal e-perlindungan.

“Portal e-perlindungan ini menjadi dasar bagi one data policy, sehingga sistem informasi administrasi kependudukan terintegrasi, baik untuk warga negara yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri,” ungkap Menlu sembari menambahkan, ini merupakan terobosan yang sangat besar sejak kemerdekaan Republik Indonesia.

Menurut Menlu, pemerintah tidak hanya berusaha melindungi tetapi juga mempromosikan perlindungan itu di dalam konteks regional dan internasional, antara lain melalui ASEAN. (*)

Media Garuda | Tajam, Inspiratif & Terpercaya

Add Friend

Ayo Komentar

Artikel Lainnya :

  1. Per 1 November, Kementerian Perhubungan Terbitkan Payung Hukum Angkutan ‘Online’
  2. Pemerintah Akan Terus Bangun Infrastruktur Wilayah Perbatasan
  3. KPK Desak 17 Provinsi Adopsi 3 Program Pemprov Jabar
  4. Di Riverland,Gubernur Aher Terkesan Sistem Irigasi dan Antihama Yang Diterapkan
  5. Akhirnya Kenaikan Jastek, Kenaikan Honor THL, dan Jaminan Sosial Untuk Seluruh NON PNS Resmi Masuk KUA PPAS 2019
<