Forum Buruh Kota Bekasi Tolak Pergub Jabar Nomor 54/2018 Tentang UMSK

BEKASI, MediaGaruda.Co.Id – Forum Buruh Kota Bekasi (FBKB) yang didalamnya tergabung serikat pekerja (SP) dan serikat buruh (SB) Kota Bekasi, menolak Peraturan Gubernur Jawa barat Nomor 54 tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektoral (UMSK) yang ditanda tangani Pj.Gubernur Jabar Mochamad Iriawan. Pada hari kerja terakhir sebelum, Pj Gubernur Jabar selesai masa tugasnya. Atau, tepatnya pada tanggal 4 September 2018 lalu. Dan satu hari sebelum Gubernur terpilih 2018-2023 Ridwan Kamil dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara tanggal 5 September 2018 lalu.

Alasan FBKB menolak Pergub Nomo 54/2018 dituangkan pada pokok-pokok pikiran FPKB secara rinci yang disampaikan oleh Masrul Zambak dari FSPMI Kota Bekasi. Pada saat hearing dengan Komisi IV, DPRD Kota Bekasi yang dipimpin Ketua Koimisi IV Daddy Kusrady, dari fraksi PKS. Di ruang aspirasi lantai I, gedung DPRD Kota Bekasi. Jalan Chairil Anwar No.112 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jum’at (13/10) pagi tadi.

 

Pokok Pokok Pikiran FPKB Menolak Pergub No.54/2018 Dituangkan dalam 8 Point :

  1. Disinyalir bahwa munculnya Pergub nomor 54/2018 tentang UMSK Provinsi Jabar adalah pesansn para pengusaha, terbukti tidak adanya proses/mekanisme yang adil dan transparan. Serta ditanda tangani pada hari terakhir Pj.Gubernur Jabar menjabat yaitu tanggal 4, September 2018.

  2. Pergub tersebut isinya tidak manusiawi dan bermartabat serta berdampak kepada fungsi SP dan SB.

  3. Banyak pasal-pasal dalam Pergub 54/2018 yang bertentangan dengan UU dan mengeliminasi fungsi SP dan SB.

  4. Kami menolak dan meminta agar Pergub tersebut segera dicabut dan diperbaiki.

  5. Meminta DPRD Kota Bekasi mengeluarkan rekomendasi kepada Gubernur Jabar untuk mencabut Pergub tersebut.

  6. Meminta Kadisnaker selaku Ketua Dewan Pengupahan, untuk tetap melakukan survei pasar dalam menetapkan UMK 2019.

  7. UMSK tahun 2019 khususnya wilayah Kota/Kab Bekasi tetap ada dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019.

  8. DPRD Kota Bekasi merekomendasikan kepada Walikota Bekasi 2019 tahun 2019 tetap ada UMSK.

Fajar Winarno, Sekretaris Konfederasi DPC SPSI Kota-Kab Bekasi, mengungkapkan selama 14 tahun UMSK Kota dan Kab Bekasi lancar dan disepakati oleh rapat Depekot dan Depekab Bekasi.

Tetapi sejak terbitnya PP 78 tahun 2015 lalu, yang mengatur tentang UMK Kota dan Kabupaten Bekasi, soal UMSK mulai timbul permasalahan.Alasannya, karena  pasal-pasal pada PP 78/2015 bertentangan dengan UU No 3/2003 tentang Ketenagakerjaan. Ditambah hari ini muncul lagi Pergub No 54/2018 yang mengatur UMSK dan isi pasal-pasalnya juga sama, bertentangan dengan isi UU No 3/tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Untuk menjaga konduktifitas menjelang Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019, saya meminta DPRD Kota Bekasi mengeluarkan rekomendasi kepada Gubernur Jabar untuk mencabut Pergub tersebut. Meminta Kadisnaker selaku Ketua Dewan Pengupahan, untuk tetap melakukan survei pasar dalam menetapkan UMK 2019.

“UMSK tahun 2019 khususnya wilayah Kota/Kab Bekasi tetap ada dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019. Dan terakhir DPRD Kota Bekasi merekomendasikan kepada Walikota Bekasi 2019 tahun 2019 tetap ada UMSK,”kata Fajar Winarno.

Sementara Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi Daddy Kusrady, dari fraksi PKS saat menerima perwakilan SP-SB berjanji, akan membawah aspirasi FBKB itu, kepada rapat Komisi IV, rapat dengan Pimpinan DPRD dan rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Bekasi.

Tampak Hadir saat hearing tadi, para tokoh SO-SB diantaranya, Masrul Zambak (Ketua FSPMI Kota Bekasi), Fajar Winarno (Sekretaris DPC K-SPSI Kota/Kab Bekasi), Warnadi (Ketua PC SP LEM SPSI Bekasi), Heri Sopyan (Ketua Ketua PC SP PPMI SPSI Bekasi), Ansori (Ketua DPC PPMI Bekasi), Seipudin (Ketua DPC FSBDSI Bekasi) dan Zaenal Saragih (Perwakilan Pengurus PC RTMM SPSI Bekasi).(MG 06).

Media Garuda | Tajam, Inspiratif & Terpercaya

Add Friend

Ayo Komentar

Artikel Lainnya :

  1. Dua Jenderal “Sunda” Dibelakang Meikarta, Lawan Jenderal “Naga Bonar”?
  2. Jabar Peduli Rohingya, Pemprov Gelar Jalan Kaki Bersama 
  3. Pemkot Bogor Pelopor Penyusunan Aturan Ojek Online
  4. Waspada Modus Kejahatan Ini Saat Mudik
  5. Kopi dan Teh Indonesia Harus Mendunia
<