FPHI Ungkap Fakta Baru, Ada Intimidasi Luar Biasa Terhadap Para Honorer Kabupaten Bekasi

BEKASI, Mediagaruda,Co.Id – Front Pembelaan Honorer Indonesia (FPHI) Wilayah Kabupaten Bekasi saat ini mencurigai bahwa rapat konsolidasi para Kepala Sekolah yang berlangsung di Gedung Wibhawa Mukti Pemkab Bekasi beberapa hari lalu, diduga sebagai bagian dari upaya konsolidasi untuk menggagalkan perjuangan para honorer wilayah ini. Yang saat ini sedang berjuang untuk mendapatkan hak-hak normatifnya, demikian disampaikan oleh Ketua Arif Maulana kepada Mediagaruda.Co.Id, Jum’at (5/10) siang ini.

“Jika benar berdasarkan laporan kawan-kawan anggota FPHI Kabupaten Bekasi, bahwa beberapa hari lalu, ada pertemuan para Kepala Sekolah di Gedung Wibhawah Mukti hanya untuk melakukan konsolidasi untu menggagalkan aspirasi para honorer anggota kami, adalah sangat disayangkan,”ungkap Arif Maulana.

Dia juga menyampaikan bahwa permasalahan honorer di Kabupaten Bekasi sampai saat ini masih terus bergulir. Dan masih belum ada benang merah yang ditemukan.

Diduga berbagai macam cara oleh pihak pihak tertentu sudah dilakukan di Kabupaten Bekasi yang selama ini berniat merendam pergerakan honorer, yang sejak beberapa pekan ini terus bergerak. Dari mulai melakukan aksi cap jempol darah, sampai aksi demo dan menginap di komplek Pemkab Bekasi. Hanya karena ingin meminta hak-hak normatifya, yang sampai saat ini belum diterima. Termasuk, meminta kepada pemerintah Kabupaten Bekasi agar memberikan legalitas yang jelas kepada para honorer yaitu berupa SK penugasan dari Bupati Bekasi.

Salah satu cara pihak-pihak yang ingin menggagalkan perjuangan honorer itu, berdasarkan dugaan pengurus FPHI, dengan cara mengumpulkan para kepala sekolah digedung Wibawa Mukti beberapa hari lalu. Dan pihak Kepala Sekolah diminta agar mendata kembali guru dan tenaga non kependidikan yang ada disekolahnya masing-masing.

Bahkan pada rapat tersebut infonya, ada penekanan kepada para kepala sekolah berkaitan linierisasi honorer.

“Kalau informasi ini benar adanya, berarti secara tidak langsung akan ada rencana pemecatan atau minimal memangkas jumlah pegawai honorer Kabupaten Bekasi yang saat ini ada. Tetapi cara pemecatan sajanya secara halus. Sehingga pada akhirnya pegawai honorer yang saat ini ada di Kabupaten Bekasi sekitar 12.000 orang, sedikit demi sedikit akan tersingkir.

Yang menjadi pertanyaan pengurus FPHI Kabupaten Bekasi, adalah kenapa rencana linierisasi ini, juga tidak diberlakukan kepada jumlah para pegawai negeri sipil (PNS) yang saat ini bekerja di Pemkab Bekasi,”Tanya Arif Maulana.

Ketua FPHI Kabupaten Bekasi itu, juga mengungkapkan fakta baru di lapangan, pasca pertemuan antara Para Kepala Sekolah dengan Bupati Bekasi di Gedung Wibhawah Mukti beberapa hari lalu. Bahwa saat ini telah terjadi berbagai intimidasi dan penekanan terhadap para honorer diseluruh wilayah Kabupaten Bekasi.

“Terutama kepada mereka-mereka yang ikut serta dalam aksi unjuk rasa atau menyampaikan pendapat  dimuka umum oleh para honorer pada tanggal 24 sampai 28 September 2018 lalu,”ungkap Arif Maulana.

Berbagai macam tekanan atau intimidasi tersebut, kata Arif Maulana, kondisinya pada saat ini sungguh sangat luar biasa, cara menekan para honorer, misalnya dalam bekerja atau menjalankan tugasnya sebagai guru honorer di sekolah-sekolah masing-masing.

“Bahkan ada seorang oknum kepala sekolah yang dengan jelas-jelas berniat akan  menghapus data honorer dari daftar pegawai honorer yang ada disekolahnya. Apabila para honorer anak buah kepala sekolah tersebut, kembali ikut dalam aksi unjuk rasa yang akan digagas oleh FPHI pada waktu mendatang.

Dengan bukti-bukti terbaru itu, pengurus FPHI Kabupaten Bekasi pada saat ini, jelas adanya tindakan indikasi adanya oknum kepala sekolah di Kabupaten Bekasi yang telah melanggar hak asazi manusia (HAM) dan melanggar undang-undang yang melindungi setiap warga negara Indonesia untuk dapat menyampaikan aspirasi dengan tenang dan sehat dimuka umum, memang benar-benar ada,”kata Arif Maulana.

FPHI Kabupaten Bekasi juga berjanji, kedepannya akan terus-menerus bergerak untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak normatif para honorer.

Sebenarnya dengan pergerakan honorer ini, sesungguhnya sangat menguntungkan pemerintah Kabupaten Bekasi dalam hal ini adalah Bupati Hj.Neneng Hasanah Yasin. Karena dengan formulasi yang disodorkan dan sesuai peraturan yang ada saat ini, maka akan memudahkan controling Bupati Bekasi terhadap data honorer nantinya. Dan secara tidak langsung akan menutup ruang gerak para oknum-oknum Kepala Sekolah, Dinas Pendidikan atau siapapun itu tidak sembarangan menerima dan mengangkat para pegawai honorer.

“Karena kebijakan penerimaan tenaga honorer nantinya, di satu pintu yaitu ada ditangan Bupati Hj.Neneg Hasanah Yasin.

“Dan besar harapan kami, agar Ibu Bupati Bekasi Hj.Neneg Hasanah Yasin dapat segera merealisasikan apa yang menjadi hak-hak normatif para Honorer, yakni “Peningkatan Status”dimana yang tadinya berstatus tenaga honorer sekolah, menjadi honorer Pemerintah Bekasi yang di SK-kan oleh Bupati Bekasi.

Sedangkan berkaitan hal kesejahteraan para honorer, FPHI akan mengikuti aturan yang berlaku,”kata Arif Maulana.

Berkaitan perlakuan penekanan dan intimidasi terhadap para honorer yang dilakukan oleh tim verifikasi dan validasi data honorer, serta intimidasi dari oknum-oknum kepala sekolah tersebut diatas. Maka, FPHI Kabupaten akan segera melaporkan kasus ini, kepada pihak Komisi Nasional Hak Asazi Manusia (Komnas HAM) dan Ombudsman di Jakarta, karena hal tersebut kami anggap sangat serius dan tidak sepatutnya dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam dunia pendidikan,”ungkap Arif Maulana.

Ditempat terpisah, Direktur NGO KAMMPUS (Komite aksi mahasiswa dan masyarakat peduli sosial) Drs Rahmatullah MPd kepada MediaGaruda.Co.Id pada Kamis (4/10) lalu, mengatakan bahwa pemberian SK penugasan dari seorang Bupati atau Walikota diseluruh Indonesia pada saat ini adalah amanat UU No.20/2003 tentang SIKDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional) pasal 41 ayat (3) “Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu”, dan PP 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pasal 19 ayat (1) huruf b “Tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pendanaan biaya personalia bukan pegawai negeri sipil disekitar pendidikan meliputi honorarium bagi guru honor yang ditugaskan oleh pegawai pemerintah daerah”serta Permendikbud Nomor 1/2018 tentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS).”guru honorer yang mendapatkan pembayaran honor wajib, (a) memiliki kualifikasi akdemik S-1/D-IV; dan (b). Mendapatkan penugasan dari pemerintah daerah dengan memperhatikan analisis kebutuhan guru dan menyampaikan tembusan penugasan dimaksud kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan bagi guru honor yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah”

“Dengan melihat payung hukum tersebut diatas, maka mengeluarkan SK penugasan kepada para honorer adalah kewajiban bagi para kepala daerah, apakah dia itu Bupati atau Walikota diseluruh Indonesia.

“Termasuk Bupati Bekasi Hj.Neneng Hasanah Yasin juga wajib memberikan SK penugasan kepada para honorer dan SK penugasan tersebut, harus ditembuskan kepada instansi di Kemendiknas sebagai tertulis pada aturan diatas.

“Karena itu, jika ada pihak-pihak yang selama ini memberikan masukan kepada Bukati Bekasi Hj.Neneg Hasanah Yasin bahwa menerbitkan SK penugasan kepada para honorer tidak memiliki payung hukum, adalah pendapat hukum yang keliru,”ungkap Rahmatullah. (MG 06)

Media Garuda | Tajam, Inspiratif & Terpercaya

Add Friend

Ayo Komentar

Artikel Lainnya :

  1. Presiden Jokowi Luncurkan Pembayaran Zakat Melalui “Laku Pandai”
  2. Temuan TPF PBNU Ada Satu Truks Bendera HTI Dikirim Ke Garut
  3. Deklarasi Nasdem Dinilai Pengamat Terlambat
  4. Perdana Menteri Turnbull Puji Presiden Jokowi Memimpin Negara Multikultural
  5. Skill BPBD Diminta Penuhi Standar Internasional
<