FKPB Daftarkan Gugatan Warga Di PN Bekasi

BEKASI, MediaGaruda.Co.Id – Puluhan warga yang yang sebelumnya bertempat tinggal di kelurahan Pekayon dan Jakasetia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Dan tergabung dalam wadah forum korban penggusuran bekasi (FKPB), pada Kamis (9/8) siang ini mendaftarkan gugatan ke pengadilan negeri (PN) Bekasi atas dugaan penggusuran paksa yang mereka alami pada tanggal 26 oktober sampai 3 November 2016 lalu.

Pendaftaran gugatan ini juga dibarengi oleh aksi diam dan tutup mulut di depan gerbang PN Bekasi, Demikian disampaikan oleh Koordinator FKBP, Abinoto Nababan (43), melalui press release  yang diterima MediaGaruda.Co.Id petang ini. Dia menjelaskan bahwa pasca penggusuran satu tahun sepuluh bulan lalu, bahwa nasib warga tidak diperhatikan oleh Pemerintah Kota Bekasi.

“Pemerintah Kota Bekasi tidak secara jelas menyampaikan apa maksud dibalik penggusuran tersebut, karena sampai hari ini lahan sisa gusuran masih berbentuk puing-puing dan tidak jelas akan dijadikan apa”, tegasnya lagi.

Tim kuasa hukum warga Maher Pakpahan (34) dan Marully Rajagukguk (33) menambahkan bahwa tidak ada sama sekali wewenang Pemkot Bekasi atas lahan yang sebelumnya ditempati warga, sebab perusahaan Jasa Tirta II (PJT II) sebagai institusi yang diberikan kuasa oleh Kementrian PUPR untuk mengelola lahan tersebut juga menerbitkan pernyataan bahwa perusahaa Jasa Tirta II tidak pernah memberikan wewenang kepada pemerintah Kota Bekasi. Untuk melakukan pengelolaan, atas lahan yang beralamat di Rt 02 Rw 17 kelurahan Jakasetia atau yang biasa disebut saluran sekunder Pekayon.

Kedua pengacara tersebut juga menyampaikan bahwa warga yang menempati lahan tersebut telah memperoleh ijin dari perusahaan Jasa Tirta II dan hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya surat ijin pemanfaatan lahan sementara (SIPLS) yang dimiliki warga sejak tahun 1997. Bahkan ada beberapa warga yang sudah menempati lahan tersebut sejak tahun 1980-an, yang secara hukum sudah berhak mensertifikasi lahan tersebut sebagai hak milik. Sehingga kebijakan penggusuran yang dilakukan oleh Pemkot Bekasi terhadap warga Pekayon dan Jaka Setia merupakan bentuk nyata perbuatan melawan hukum.

Adapun jumlah warga yang melayangkan gugatan hari ini sebanyak 42 kepala keluarga dan akan disusul oleh gugatan sekitar 40 kk berikutnya. Dalam berkasnya warga menetapkan Walikota Bekasi, Kepala Dinas Tata Kota Bekasi, Kepala Satuan Pamong Praja Kota Bekasi, Camat Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Lurah Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekas, Lurah Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan ,Kota Bekasi, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Perusahaan Umum Jasa Tirta II (“PJT II”) Divisi Usaha II sebagai pihak yang tergugat.

Menurut Sadam (25) Salah satu mahasiwa Unisma Bekasi dari organ Amunisi) yang juga turut dalam pendampingi warga FKBP menyatakan, bahwa pelayangan gugatan ini adalah buntut dari kebijakan pemerintah Kota Bekasi yang diduga sewenang-wenang, melanggar UUD 1945 dan Pancasila.

Puluhan warga yang tiba didepan PN Bekasi pukul 13.30wib langsung melakukan aksi, kemudian membubarkan diri dengan tertib setelah proses pendaftaran gugatannya selesai sekitar pukul 16.20wib petang ini. (MG 06)

Media Garuda | Tajam, Inspiratif & Terpercaya

Add Friend

Ayo Komentar

Artikel Lainnya :

  1. Makanan Kurang Bergizi Akibat Perubahan Iklim
  2. Buka Kompas 100 CEO Forum, Presiden Jokowi: Banyak Kemajuan Ekonomi Yang Telah Dicapai
  3. DPW FPI Kota Bekasi Pimpinan Ustadz Fauzi Abdillah Resmi Dilantik
  4. Indonesia Bisa Contoh Malaysia Kelola Dana Haji
  5. Napak Tilas Leluhur di Dieng
<