PT. Pratama Prima Bajatama Diduga Tahan Ijasah, Surat Nikah dan BPKB Milik Buruh

BEKASI, MediaGaruda.Co.Id – Sekitar 70 orang buruh pabrik paku dan baja, pagar BRC PT. Pratama Prima Bajatama yang berlokasi di Jalan Narogong Raya Km 12,5 Pangkalan Tiga, Kelurahan Cikiwul Rt.005 Rw 01, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi sungguh memprihatinkan.
Sebab hanya ingin hak-haknya sesuai hukum ketenagakerjaan dinegeri ini, ternyata bukannya mendapatkan perlindungan hukum. Tetapi malah diganjar dengan hukuman surat peringatan SP-1, SP-2 dan SP-3 oleh pihak perusahaan. Dengan alasan para buruh dianggap telah melakukan aksi menyampaikan dimuka umum secara ilegal.

Demikian dikatakan Sarmadi (34) Ketua Persaudaraan Pekerja Anggota (PPA) PPMI PT.Pratama Prima Bajatama, kepada MediaGaruda.Co.Id di Kota Bekasi, Rabu (23/5).

Sarmadi melanjutkan bahwa Pratama Prima Bajatama yang berdiri sekitar awal tahun 2000-an, diduga banyak menerapkan berbagai peraturan yang merugikan buruh. Contohnya, semua buruh, jika bekerja diperusahaan ini, wajib menaruh surat jaminan. Seperti, ijasah SD, SMP, SLTA bahkan ada ijasah D-3 asli, atau Surat Nikah Asli, atau surat BPKB asli.

Setiap bulan, perusahaanbini juga melakukan pemotongan upah atau gaji buruh, dengan alasan area kerja kotor.Jumlahnya berfariasi, dari satu hari kerja (Rp50.000,-) sampai lima hari kerja (Rp750.000,-).
Perusahaan ini, juga mewajibkan buruhnya bekerja setiap hari 9,5 jam, seminggu 6 hari (57 jam kerja dalam seminggu). Padahal seminggu buruh wajib kerja, sesuai peraturan kan hanya 40 jam.

Perusahaan ini juga diduga menjalankan K3 secara kurang benar. Seperti buruh diwajibkan membeli peralatan kerja.Seragam kerja, sarung tangan kerja, sepatu kerja, masker kerja, helm kerja, sapu pembersih tempat kerja, dengan menggunakan uang sendiri.
Para buruh juga tidak pernah diberikan hak cuti, satu tahun selama 12 hari kerja.Selama ini surat dokter, tidak diakui sebagai bukti sakit. Jika terjadi kecelakaan kerja sampai cacat,perusahaan hanya memberikan pengobatan saja, dan kompensasi cacatnya tidak dibayar.

“Hanya setelah didaftarkan kepada BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, kecelakaan kerja ditake over oleh pihak BPJS,”kata Sarmadi.

Pada awal 2018 para buruh membentuk organisasi serikat buruh (SB), PPA PPMI PT. Pratama Prima Bajatama sebagai wadah perjuangan. SB ini didaftarkan dan disahkan dengan surat keputusan (SK) pendaftaran nomor pencatatan : 560/Reg.03/PPA PPMI/DISNAKER.Hijamsostek, tertanggal 19 April 2018.

Dengan wadah SB itu, buruh PT.Pratama Prima Bajatama melaporkan dugaan pelanggaran yang sudah berlangsung sejak tahun 2000-an ini. Kepada Disnaker Kota Bekasi, dan ditembuskan kepada DPRD Kota Bekasi, Walikota Bekasi, Polresta Bekasi Kota dan Kodim 0507 Kota Bekasi, dengan nomor surat : 07.12.BO/PPA PPMIPT. PPM/V/2018 pada tanggal 7 Mei 2018. Menyampaikan pendapat dimuka umum, dengan tuntutan : Status Hubungan Kerja yang tidak jelas/Jam kerja yang tidak sesuai/Jam lembur/Upah lembur/ Penahanan Ijazah karyawan dan Cuti dan surat dokter yang tidak dibayarkan.

PPA PPMI PT.Pratama Prima Bajatama bersama DPC PPMI Kota Bekasi saat menyampaikan pendapat dimuka umum hari dari 16 sampai 19 Mei 2018 ini. Mendatangi kantor DPRD, Walikota Bekasi dan Disnaker Kota Bekasi. Dan hasilnya pihak Disnaker Kota Bekasi mengeluarkan surat undangan nomor 567/620-Disnaker-Hujamsostek, tanggal 16 Mei 2018. Undangan Klarifikasi dikantor Disnaker Kota Bekasi pada hari Jum’at tanggal 18 Mei 2018 pukul 10.00wib kepada Pimpinan PT. Pratama Prima Bajatama, dan PPA PPMI PT.Pratama Prima Bajatama Bekasi.

Pada Jum’at 18 Mei 2018 Pukul 10.20wib dimulai perundingan klarifikasi secara Bipartit tertutup, bertempat diruang rapat Tripartit Disnaker Kota Bekasi.

“Pada rapat ini pihak management perusahaan merasa tidak bersalah dengan berbagai peraturan perusahaan yang selama ini merugikan buruh diatas. Dan sampai hari kasus perburuhan ini masih menggantung dan keadilan hukum belum berpihak kepada buruh,”Ungkap Sarmadi.

Merasa tidak bersalah, pada Senin (21/5) sekitar 70 orang buruh PPA PPMI PT. Pratama Prima Bajatama yang akan masuk kerja, tiba-tiba dilarang masuk oleh pihak Satpam atas perintah Management. Alasannya jika ingin bekerja kembali, para buruh diminta terlebih dahulu menghadap HRD untuk tanda tangan surat peringatan (SP), rinciannya SP-1 sebanyak 12 orang, SP 2 sebanyak 26 orang, dan sisanya mendapatkan SP-3. Alasan perusahaan mengeluarkan SP, karena unjuk rasa tanggal 16 sampai 19 Mei 2018 dianggap ilegal.

Para buruh menolak tanda tangan SP, karena merasa unras selama empat hari itu, sah alias legal, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Karena buruh tidak mau tanda tangan SP, security melarang buruh memasuki area perusahaan, sampai hari ini dan buruh tetap datang dan berniat kerja, walaupun tidak boleh memasuki area perusahaan dan hanya bisa berdiri diluar pagar pabrik,”kata Sarmadi.

Terkait keluhan dari para buruh itu, sampai berita ini diturunkan pihak Management PT.Pratama Prima Bajatama belum ada yang bisa dimintai konfirmasi. (MG 06)

Media Garuda | Tajam, Inspiratif & Terpercaya

Add Friend

Ayo Komentar

Artikel Lainnya :

  1. Presiden Jokowi Cerita Soal Persahabatan Johanes Leimena dan Mohammad Natsir
  2. Direktur Politik Dalam Negeri: Pilpres 2019 Jangan Sampai Tegang
  3. Presiden Jokowi dan Ratu Maxima Bahas Sistem Keuangan Inklusif
  4. Perlu Regulasi Penggunaan Aplikasi Internet Bagi Anak
  5. Bom Kantong Plastik Meledak Tewaskan Empat Orang di Pakistan
<