Pengusaha Dipanggil Disnaker Tidak Datang, PPMI Minta Pj.Walikota Segera Sidak PT.PPB

0
861

BEKASI, MediaGaruda.Co.Id – Terkait konflik perburuhan di PT. Pratama Prima Bajatama (PPB),  antara pengusahanya dengan pihak PPMI – PT.PPB yang sudah berlangsung dua pekan ini.Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi pada Jum’at (25/5) pagi, mengundang Pengusaha dan PPA PPMI PT. PPB untuk bermediasi sesuai surat panggilan nomor surat panggilan 567/656-Disnaker-Hijamsostek.

Tetapi amat disayangkan hanya pihak buruh PPA PPMI PT.PPB bersama Pengurus DPC PPMI Kota Bekasi saja yang hadir, sedangkan pihak pengusaha tidak hadir tanpa keterangan.

Wakil Ketua Bidang Advokasi DPC PPMI Kota Bekasi, Bangun Slamet Situmpul kepada MediaGaruda.Co.Id mengaku kecewa dan berharap agar Pejabat (Pj) Walikota Bekasi Ruddy Gandakusumah, bersama Pimpinan dan anggota DPRD Kota Bekasi segera turun tangan, dengan melakukan sidak atau kunjungan lapangan ke PT.PPB.Tujuannya tentu untuk membuktikan kebenaran laporan PPA PPMI PT.Pratama Prima Bajatama yang sudah dilaporkan secara tertulis dan disampaikan dengan lisan saat orasi didepan kantor Pj Walikota Bekasi, dan DPRD Kota Bekasi. Yang berisi dugaan pelanggaran hak hak normatif buruh, serta penahan Ijazah, Surat Nikah dan BPKB asli milik buruh.

“Tetapi yang memprihatinkan pada hari-hari bulan suci Ramadhan dan menjelang Idhul Fitri, diperusahaan ini justru sedang terjadi intimidasi terhadap buruh.Dalam bentuk pemberian surat peringatan (SP) 1 sampai SP-3 dan penambahan proses pemutusan hubungan kerja (PHK),”kata Slamet Bangun Sitompul.

Menurut Bangun Slamet Sitompul, bahwa semua pelanggaran hukum ini bisa terjadi hampi 15 tahun, tanpa diketahui pejabat dan aparat penegak hukum terkait. Bukan semata-mata kesalahan para buruh sebagai masyarakat kecil yang awam hukum. Tetapi juga, dikarenakan tidak berjalannya perlindungan hukum oleh aparatur pemerintahan Kota Bekasi terhadap para buruh.

“Sehingga kami dari SP PPMI harus hadir dan membela kawan kawan buruh,

“Apalagi beberapa hari lagi Idhul Fitri 1439H, coba Bapak-Bapak Pejabat dan Wakil Rakyat rasakan, dimana perikemanusiaan kita, sebagai bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ini. Jika saat ini juga mengalami nasib ter-intimidasi seperti kawan kawan buruh PT.Pratama Prima Bajatama ini,”Ungkap Slamet Bangun Sitompul.

Sebagaimana diberitakan oleh MediaGaruda.Co.Id dan disampaikan oleh Sarmadi (34) Ketua Persaudaraan Pekerja Anggota (PPA) PPMI PT.Pratama Prima Bajatama, kepada MediaGaruda.Co.Id di Kota Bekasi,  Rabu (23/5). Bahwa perusahaan ini sejak awal berdiri sekitar awal tahun 2000-an. Banyak menerapkan berbagai peraturan perusahaan yang merugikan buruh.Contohnya, semua buruh, jika bekerja diperusahaan ini, wajib menyerahkan jaminan. Seperti, ijasah SD, SMP,  SLTA, Sarjana Muda, atau Surat Nikah atau surat BPKB asli.

Hampir setiap bulan, perusahaan juga melakukan pemotongan upah atau gaji buruh, dengan alasan yang tidak jelas. Seperti alasan, area kerja kotor.Jumlah potongannya berfariasi, dari satu hari kerja (Rp50.000,-) sampai lima hari kerja (Rp750.000,-).
Perusahaan ini, juga mewajibkan buruhnya bekerja setiap hari 9,5 jam, dan seminggu 6 hari (57 jam kerja dalamvseminggu).Padahal setiap seminggu buruh wajib kerja, sesuai peraturan kan hanya 40 jam.

“Sehingga setiap seminggu para perusahaan ini kelebihan jam kerja sebanyak 17 jam, dan bertahun-tahun tidak dibayarolwhpetus lembur atau kerja overtime,”Kata Sarmadi.

Perusahaan ini juga tidak menjalankan K3 secara benar dan buruh bertahun-tahun diwajibkan membeli peralatan kerja.Seperti seragam kerja, sarung tangan kerja, sepatu kerja, masker kerja, helm kerja, sapu pembersih tempat kerja, dengan menggunakan uang sendiri.
Para buruh bertahun-tahun-pun juga tidak pernah diberikan hak cuti, minimal satu tahun selama 12 hari kerja.Perusahaan ini selama ini juga tidak mengakui surat dokter, sebagai bukti buruh sedang sakit dan tidak bisa masuk kerja dan jika sakit upah buruh tetap tidak dibayar.Jika terjadi kecelakaan ditempat kerja sampai cacat, selama ini perusahaan hanya memberikan pengobatan saja, dan kompensasi cacatnya selama ini tidak dibayar dan buruhnya saat ini masih bekerja.

“Hanya setelah didaftarkan kepada BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, kecelakaan kerja ditake over oleh pihak BPJS,”kata Sarmadi. (MG 06)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here