Tokoh Buruh Minta Mendiknas Membolehkan Pemda Kab/Kota, Laksanakan Pendidikan Gratis SLTA

0
353

BEKASI, MediaGaruda. Co. Id – Sejak pelaksanaan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) seperti SMA dan SMK dikelolah oleh Dinas Provinsi dan dimulai pada penerimaan murid baru (PSB) tahun ajaran 2017 lalu.

Bagi Pemkot dan Pemkab yang ingin melaksanakan pendidikan gratis bagi warganya. Ada kendala, karena pengelolaan SLTA sejak 2017 lalu diambil-alih oleh pihak Provinsi di seluruh Indonesia.

Salah satu tokoh buruh di Kab Bekasi Efendi Subandono yang juga Ketua PUK SP SPSI PT. Fajar Paper Tbk, dan caleg DPRD II dari Partai Golkar. Dapil II Cikarang Barat, Cibitung, Kabupaten Bekasi bersuara.

Semestinya pengambil alihan sekolah-sekolah SLTA di seluruh Indonesia oleh pihak Dinas Pendidikan Provinsi atau Pemda tingkat I, seharusnya tidak melarang para kepala Daerah tingkat II dalam hal ini Walikota dan Bupati memberikan subsidi bagi warganya. Murid SLTA diwilayah masing-masing dengan menggunakan APBD Kota dan Kabupaten masing-masing daerah.

“Karena itu saat ini sudah sangat mendesak Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan surat edaran atau surat yang lainnya sebagai payung hukum bahwa para Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia bisa melaksanakan atau memberikan subsidi bagi warganya para murid SLTA agar dapat mengenyam pendidikan gratis dengan anggaran APBD Kota atau Kabupaten setempat,”ungkap Efendi Subandono, Senin (7/5).

Sebagaimana diketahui, kesulitan para siswa SLTA untuk dapat bantuan subsidi pendidikan gratis dari APBD Kota dan Kab ini tidak menjadi polemik dan ramai.

“Karena para siswa SLTA di DKI Jakarta, tidak ada kendala. Karena APBD Provinsi DKI Jakarta dikelola oleh Pemda tingkat I dan Walikota di DKI Jakarta itu diangkat oleh Gubernur. Dan tidak seperti daerah daerah lain, Walikotanya dipilih langsung melalui Pilkada daerah, “kata Efendi Subandono. (MG 06).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here