Pemprov Jabar Dorong Butuhasan Tahura

0
327

BANDUNG,MediaGaruda.Co.Id – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mendorong terus menemukan Taman Hutan Raya (Tahura) Ir. H. Djuanda sebagai salah satu solusi meminimalisir bencana ekologi di kawasan Bandung Raya.

Menurut dia, Pemprov Jawa Barat mulai tahun 2010 hingga 2017, berhasil menyimpan wilayah dalam kawasan Tahura seluas 15,57 hektar dan sisanya 10,53 hektar belum terbebaskan.

Sementara tanah di luar zona yang berbatasan langsung dengan Tahura hingga 2017 telah dibebaskan sekitar 11,3 hektar.

Luas Tahura saat ini mencapai 528,39 hektar –terdiri dari Blok Perlindungan 308.624 hektar, Blok Koleksi 44,471 hektar, dan Blok Pemanfaatan 175.308 hektar – berstatus tanah negara, yang mana mulai tahun 2003 pengelolaanya diserahkan ke Pemprov Jawa Barat.

“Kami akan terus terang melakukan pembebasan lahan enclave atau lahan sekitar berbatasan yang dikuasai oleh masyarakat, pembangunan Tahura, jelas akan meningkatkan kawasan resapan penangkal ekologi di Bandung Raya,” katanya di Bandung, Sabtu (24/3/2018).

Banjir bandang yang terjadi kemarin di Kota Bandung terjadi akibat aliran aliran dari vegetasi Kawasan Bukit Bintang hingga Manglayang kurang rapat.

Aher menjelaskan, area luang Tahura di kawasan Tahura dapat menyerap banyak air hujan. Direncanakan, total daerah yang akan dibentang dari Dago hingga Jatinangor seluas 2,750 hektar, maka lahan tambahan Tahura itu akan menjadi sabuk hijau.

“Bisa dibayangkan kalau 2750 hektar itu jadi hutan, bisa menyerap 75% setiap hujan yang jatuh,” ujarnya.

Tahun 2008-2009, sambung Aher, pernah dilakukan upaya penggalian kawasan hingga ke Gunung Manglayang yang dikuasai BUMN Perhutani.

Pemprov Jabar kala itu telah mendapat Surat Rekomendasi dari Bupati Bandung dan Bupati Sumedang, serta Surat Rekomendasi dari Dirjen PHKA (Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam) dan Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan, namun belum peroleh respons positif dari Perhutani.

Upaya itu dirintis sejak tahun 2006 dengan studi pajak yang telah lengkap saat Dinas Kehutanan masih dijabat Alm. Wawan Ridwan. Ide itu baru diteruskan Kadishut selanjutnya, Anang Sudarna.

Menurut Anang, penarikan pajak ke pemerintah pada Maret 2010 dan mendapat persetujuan dari Dirjen PHKA dan Dirjen Planologi. Namun, sekali lagi, Rencana itu belum dipercepat dari badan usaha milik negara.

Usaha Lain

Selain perluasana Tahura, Aher mengatakan bahwa bencana ekologi di Bandung Raya dapat direduksi sekira semua pihak tidak menanam tanaman hortikultura, semisal sayur dan buahan, diistim yang memiliki kemiringan tertentu.

“Sesuai peraturan kementerian pertanian, dilarang menanam tanaman hortikultura di atas kemiringan 40 derajat,” ujarnya.

Selain itu, Pemprov Jabar juga menghimbau pemerintah kota dan kabupaten sebagai pemberi izin untuk terus mengawasi para pengembang yang memasang Bangunan atau tempat wisata.

Contohnya, diombinasikan pasti Pemprov Jabar instruksikan membangun zero run off dengan membuat embung, sumur resapan dan biopori, maka itu harus diawasi betul pemerintah kota dan kabupaten dalam pelaksanaannya.

Selain itu, kata Aher, hak kebebasan pembangunan di KBU juga harus lebih selektif. Sebab, kalau hitungannya daya dukung dan daya tampung, pembangunan di KBU mestinya sudah harus dihentikan. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here