PBB Ultimatum 1 Maret 2018 UMSK Kab Bekasi Harus Sudah Ditetapkan

BEKASI, MediaGaruda.co.id – Puluhan ribu buruh Kabupaten Bekasi yang tergabung dalam ‘Pekerja Bekasi Bersatu’ (PBB) hari ini berdemo dan mengepung kantor Bupati dan Disnaker Kabupaten Bekasi di Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang pusat Kabupaten Bekasi, Selasa (27/2) siang.

Sedikitnya ada sepuluh konfederasi SP/SB bergabung dalam ‘Pekerja Bekasi Bersatu (PBB), diantaranya KC FSPMI, DPC K-SPSI didalamnya tergabung FSP RTMM SPSI,  FSP PPMI SPSI, FSP KEP SPSI, FSP LEM SPSI, FSP KAHUT SPSI, FSP TSK SPSI,  DPC SPN Bekasi dan DPC GSPMII Bekasi. Dan sedikitnya ada lima mobil komando dikerahkan pada aksi demo tadi siang.Dan ada tiga tuntutan pada aksi demo hari ini, yaitu Tolak PP 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, segera tetapkan UMSK 2018 Kabupaten Bekasi dan  Bupati Kabupaten Bekasi harus mendorong segera tercapainya kesepakatan UMSK 2018 Kabupaten Bekasi.

Pada pukul 11.00wib massa Pekerja Bekasi Bersatu (PBB) datang menggunakan lima unit mobil komando, dilengkapi pengeras suara, spanduk, bendera SP/SB masing-masing. Mereka langsung merangsek dan berkumpul didepan kantor Bupati Bekasi dan Disnaker Bekasi. Massa PBB pada orasinya menyampaikan aspirasi tentang belum tercapainya kesepakatan UMSK 2018 Kabupaten Bekasi. Bahwa unsur Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) dari Apindo Kabupaten Bekasi, selama ini tidak peduli dengan upah minimum sektoral kabupaten (UMSK) 2018 Kabupaten Bekasi.Dan Apindo harusnya dapat mewakili Assosiasi Pekerja Sektoral, dan hal itu telah diakui untuk dapat menetapkan UMSK 2018 Kab/Kota hampir diseluruh Indonesia. Maka dari itu, hanya sebuah alasan untuk konspirasi saja, pada rapat Depekab Kab Bekasi bahwa Apindo tidak bisa menetapkam UMSK 2018.
Sebab tanggal 16 Maret 2018 mbesok, SK UMSK 2018 Kota dan Kabupaten se Jawa Barat, harus sudah ditanda tangani Gubernur Jawa Barat. Artinya hari kerja untuk berunding tentang UMSK 2018 bagi Depekab Kabupaten Bekasi tinggal dua minggu saja.

Sehingga Pekerja Bekasi Bersatu (PBB) berharap agar unsur Depekab dari unsur Pemerintah dan unsur Apindo Kabupaten Bekasi segera menyetujui usulan UMSK 2018 Kabupaten Bekasi yang diajukan oleh perwakilan SP/SP yang duduk dalam Depekab Kabupaten Bekasi. Tadi ada 12 orang perwakilan Pekerja Bekasi Bersatu (PBB), melaksanakan mediasi diruang kerja Sekda (Sekertaris Daerah) Gedung Bupati L2. Pemkab Bekasi. Sementara itu, dari Pemkab Bekasi hadir Kasi PHI Disnaker Bambang Trimawan dan Kabid HI Jamsos Disnaker Ny.Nur Hidayah.

Pada pertemuan itu pihak PBB mengharapkan agar Pemkab Bekasi segera memberikan dorongan kepada Apindo agar segera, memberikan tuntutan buruh yaitu UMSK 2018 Kabupaten Bekasi.Sebab, upah sektor sudah berlaku sejak 10 tahun lalu dan setiap tahunnya, ditetapkan di Kab Bekasi, dan tidak bermasalah dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Perwakilan PBB juga mengungkapkan kekesalannya, karena setiap kali ada perundingan, selalu di undur. Atau perwakilan Apindo selalu tidak hadir. Ditambah, selama ini seperti tidak ada ketegasan dari Pemkab Bekasi kepada Apindo.
Perwakilan PBB juga menuntut kepastian hukum dari Pemkab Bekasi tentang nilai UMSK 2018 Kab Bekasi.

“Kami menuntut ketegasan dari Bupati Bekasi Hj.Neneng Hasanah Yasin bahwa UMSK 2018 Kabupaten Bekasi tetap ada dan tanggal 1 Maret 2018 mbesok harus sudah ditetapkan.

“Jika, tuntutan ini tidak dihiraukan Bupati Bekasi, maka dapat dipastikan pada tanggal 1 Maret 2018 mbesok massa Pekerja Bekasi Bersatu (PBB) akan kembali berdemo secara besar-besaran dan lebih besar dari masa demo hari ini,”kata Amir Mahmud, Sekretaris KC FSPMI, didampingi Supriyanto Ketua KC FSPMI Bekasi.

Amir Mahmud juga menuding, Kabupaten Bekasi yang sudah tercatat sebagai tuan rumah Porda Jabar belum lama ini, tetapi kenapa sekarang UMSK 2018 Kabupaten Bekasi justru terburuk. Harusnya Kabupaten Bekasi menjadi unggulan upah sektoral dan bukan sebaliknya.

“Harapan kami UMSK 2018 Kabupaten Bekasi menjadi pintu perbandingan dengan UMSK 2018 Kabupaten Karawang,”ungkap Amir Mahmud.

Sementara itu dua pejabat Disnaker Kab Bekasi Bambang Trimawan dan Ny.Nur Hidayah, didepan perwakilan PBB memohon maaf, karena Bupati Bekasi Hj.Neneng Hasanah Yasin tidak bisa hadir dan menemui perwakilan buruh hari ini.

Kedua pejabat Disnaker itu mengaku mewakili Bupati Bekasi untuk menerima tokoh buruh dan berjanji akan menyampaikan semua aspirasi tokoh buruh diatas jepada Bupati Bekasi Hj.Neneng Hasanah Yasin.

Sedangkan sampai berita ini diturunkan MediaGarufa.co.id belum berhasil mendapat tanggapan dari pengurus Dewan Pengurus Kabupaten (Depekab) Assosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bekasi terkait tudingan dari PBB diatas, bahwa Apindo selalu mangkir dari rapat Depekab Kabupaten Bekasi. (MG 06)

Media Garuda | Tajam, Inspiratif & Terpercaya

Add Friend

Ayo Komentar

Artikel Lainnya :

  1. Pertamina Pontianak Segera Resmikan SPBU Satu harga
  2. 32 Ribu Orang Mengungsi dari Afganistan Utara
  3. Pemerintah Tetapkan Aturan Cara Pembayaran dan Penyerahan Barang Dalam Kegiatan Ekspor Impor
  4. Kemenko Tekankan Pendidikan Sebagai Sarana Pembentukan Karakter Bangsa
  5. Tomy Suharto Bikin Heboh Di Jalan Gajah Mada
<