PMII  Kota Bekasi Gelar Diskusi Politik, Mencegah Isue SARA Jelang Pilkada 2018

0
1985

BEKASI, MediaGaruda.co.id – Ratusan pengurus cabang dan anggota  Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan para tokoh mahasiswa dari berbagai organisasi di Kota Bekasi, hari Jum’at (26/1) siang tadi. Mendatangi gedung Nahdlatul Ulama Centre The Said Ali, di Jalan Bambu Kuning IX, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi.

Para mahasiswa itu datang untuk mengikuti diskusi politik menjelang Pilkada serentak 2018, yang digelar oleh PC PMII Kota Bekasi. Yang berthema : Bincang Politik Politik, Mencegah Isue SARA Jelang Pilkada 2018.

Hadir sebagai pembicara, diantaranya KH.Dr Zamakshari Abdul Majid,MA (Ketua PCNU Kota Bekasi), Dr.Indarto,Sik,SH,MH (Kapolres Kota Bekasi), Safrudin,SH (Komisioner KPU Kota Bekasi) dan Iqbal Daud,SH (Komisioner Panwaslu Kota Bekasi).Sedangkan bertindak sebagai moderator Surya Bagus (Pengurus PMII Kota Bekasi).

Kegiatan diskusi diawali menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan lagu Mars PMII.

Ketua PMIU Kota Bekasi Kiki Nur Hidayat, yang juga mahasiswa Unisma Bekasi dalam sambutannya menyatakan bahwa, acara diskusi hari ini dipersiapkan dalam waktu hanya satu minggu.Sehingga kami sebagai pengurus PMII Kota Bekasi, memohon maaf jika masih ada kekurangan disana sini.

“Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih atas bantuan semua pihak, sehingga acara diskusi sore ini dapat berlangsung baik dan lancar,”kata Kiki Nur Hidayat.

Senior PMII Bekasi Yudistira,SE mewakili penasehat PMII Kota Bekasi menyatakan bahwa SARA itu sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi bisa terjadi.Sehingga isue SARA memang perlu dihindari oleh semua pihak di zaman Now itu.

“Tetapi semua yang terjadi di Kota Bekasi, terutama soal rumah ibadah selama ini, sudah bisa diselesaikan dengan baik oleh Bapak Walikota Bekasi dan jajarannya,”kata Yudistira,SE

Selain itu, isue SARA juga harus bisa dilihat secara jeli oleh semua pihak, dan saya berbicara ini bukan sebagai PNS, tetapi sebagai senior PMII Bekasi. Sebab faktanya massa yang ikut berpartisipasi di Jakarta banyak dari Bekasi. Bahkan massa umat Islam yang ikut solidaritas ke salah satu daerah di Jawa Barat, belum lama ini, ternyata massa dari Kota Bekasi juga.

Karena itu, PMII sebagai warga pemuda intelektual atau agent of change, harus ikut menciptakan suasana sejuk di Kota Bekasi, saat menjelang, hari H, dan Pilkada 2018.

“Tujuannya agar Pilkada serentak tanggal 27 Juni 2018 nanti, dapat berlangsung lancar, aman dan demokratis,”kata Yudiatira,SE.

Dan kepada adik-adik PMII Kota Bekasi saya juga berpesan, jika ada oknum-oknum sengaja menyebarkan isue SARA ditengah-tengah masyarakat, agar segera dilaporkan kepada pihak KPU dan Panwas Kota Bekasi dan Kepolisian,”kata Yudistira,SE.

Komisioner KPU Kota Bekasi Safrudin,SH menjelaskan bahwa terkait aturan tentang larangan menyebar isue SARA sudah terkandung dalam aturan kampanye pada PKPU (peraturan KPU). Untuk menangkal isue SARA, ada tiga strategi yang coba dilakukan oleh KPU Kota Bekasi. Pertama, memaksimalkan sosialisasi peraturan Pilkada.Kedua, memperkuat sosialisasi tentang larangan menyebarkan isue SARA dengan lembaga keagamaan, dan menggelar Pilkada damai dengan para stokesholder.

Disamping itu, KPU juga mewawancarai para tokoh berbagai agama, agar kita dapat menyatukan pandangan untuk menghindari adanya isue SARA, yaitu tadi dengan komunikasi dan edukasi.

“Komunikasi itu penting, agar tidak terjadi kesalah pahaman,”kata Safrudin,SH.

Siapapun tokoh agamanya di Kota Bekasi itu, penting diajak berkomunikasi oleh KPU, sehingga bisa terhindar dari isue-isue SARA yang kita tidak inginkan bersama. Dan pendekatan dengan para tokoh agama ini, tujuan  lainnya agar dapat membina jamaahnya secara baik.

“Pendekatan kepada media juga penting, agar tidak mengangkat isue-isue SARA, terutama terkait hal-hal yang bersifat sensitif,”ungkap Safrudin,SH.

Anggota Panwaslu Kota Bekasi Iqbal Daud SH, menjelaskan bahwa isue SARA ini baru muncul saat Pilkada DKI Jakarta.

Untuk menangkal, bagi aktor-aktor yang tercatat sebagai tim sukses dan relawan Paslon itu mudah dikenali, jika mereka melakukan isue SARA. Tetapi mereka-mereka yang tidak terdaftar sebagai relawan ini sulit dideteksi.Karena itu penting bahwa pihak Kepolisian belum lama ini telah membentuk Satgas untuk menangani isue SARA ini.

“Karena itu, saya juga ingin menyampaikan betapa sulitnya menangkal isue SARA ini, jika para aktor-aktor itu mengunakan Media Sosial (Medsos) dan bagi warga PMII penting adanya tabayun antar tokoh-tokoh agama.

“Dan perlu saya sampaikan, bahwa membanding-bandingkan suku antar Paslon dalam Pilkada itu sudah masuk kategori isue SARA,”ungkap Iqbal Daud.

Ketua Tafidyiah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU) Kota Bekasi KH.Dr Zamakhsyari Abdul Majid,MA menjelaskan bahwa terkait isue SARA ini, pada Al-Qur’an disinggung dalam firman Allah SWT dalam surat An Nur.

Paslon dan tim suksesnya dilarang memviralkan isue-isue SARA, sebab hal itu tidak dibenarkan Islam dan berdosa.

Kiai Zamakhsari Abdul Majid,MA juga berpesan kepada para politisi, agar juga menginisiasi dan menciptakan politik yang santun dan tidak menimbulkan perpecahan ditengah-tengah masyatakat, serta bagaimana membuat politik di Indonesia ini santun dan damai.

“Soal larangan menyebar isue SARA, kita sudah punya Perpres tentang larangan penodaan agama,”kata Kiai Zamalhsari Abdul Majid,MA.

Perlu juga disadari oleh para Paslon, agar menghindari isue SARA dan tidak menjadikan SARA sebagai jualan politik. Padahal saat Paslon ini terpilih maka berbagai janji politik itu tadi, semuanya cuma janji dan banyak yang tidak ditepati.

“Jangan ada pilitik yang penuh dengan tipu daya, dengan menggunakan agama, karena agama Islam tidak pernah mengajarkan umatnya ketika berpolitik, menggunakan isue SARA sebagai bahan kampanye.

“Pemerintah butuh agama dan agama itu juga membutuhkan Pemerintahan yang melindungi agama.Jadi isue SARA harus kita cegah dan tidak boleh ada agama sebagai jualan politik pada saat berkampanye nanti.

“Untuk Kota Bekasi, Walikotanya adalah salah satu Mustasyar PCNU Kota Bekasi, sehingga jika, beliau menggunakan isue SARA sebagai bahan kampanye, maka Pengurus PCNU Kota Bekasi yang akan menegor,”kata Kiai Zamaksyari Abdul Majid, MA.

Soal pandangan Islam tentang pemimpin non muslim, Kiai Zamakhsari Abdul Majid,MA ingin memberikan ilustrasi, jika disuatu daerah umat muslim sedikit. Dimana rumah ibadah umat Islam, dibangun oleh umat non muslim.Pertanyaannya, apakah rumah ibadah Islam itu, tidak boleh digunakan beriadah oleh umat Islam?

Sebagai pemimpin itu yang penting, dia harus mampu menjadi pemimpin yang baik dan dapat mengayomi seluruh rakyatnya sesuai aturan konstitusi.Jadi kesimpulannya non muslim boleh menjadi pemimpin di Indonesia.

Sedangkan soal pemimpin harus beriman sesuai isi Al-Qur’an, itu persepsi pemimpin menurut Islam, dan karena negara kita berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka non muslim boleh menjadi pemimpin.

“Dalam konteks Indonesia, jika di suatu daerah yang umat muslimnya mayoritas, maka wajar jika pemimpinnya muslim,”ungkap Kiai Zamakhsari Abdul Majid,MA.

Terkait soal pandangan politik di Indonesia itu, pandangan ulama dari waktu ke waktu terus dinamis dan semakin kesini semakin maju.

“Contohnya, dahulu kalangan tokoh agama Islam dalam pandangannya, ada yang mengatakan umat Islam menjadi pegawai negeri sipil (PNS) itu haram dan pada saat ini, pandangan seperti ini sudah tidak berlaku lagi dan umat Islam yang menjadi PNS menjadi tenang bekerja,”kata Kiai Zamaksari Abdul Majid,MA.

Sementara Kapolresta Kota Bekasi Dr.Indarto,Sik,SH,MH menjelaskan, bahwa terkait bentrok ormas di Pemkot Bekasi pada Kamis (25/1) kemarin, sampai hari ini tidak ditemukan adanya keterkaitannya dengan Pilkada serentak 2018.Tetapi kita akan terus kembangkan terus.

Terkait Pilkada 2018 diharapkan dapat berlangsung lancar dan aman, walaupun biasanya menjelang hari H, tensi akan semakin meningkat.

Sedangkan terkait adanya calon Kepala daerah dari Purnawirawan anggota Polri, masyarakat tidak usah kuatir tentang netralitas anggota Polri.

“Sebab, sejak paslon ditetapkan KPU sebagai calon kepala daerah, Kapolri belum lama ini telah mengeluarkan juklak, tentang netralitas anggota Polri.

“Bahkan sejak ditetapkan sebagai Paslon, berphoto bersama dengan paslon, setiap anggota Polri tidak boleh. Dan masyarakat Kota Bekasi yang saat ini manyoritas sudah memiliki pendidikan yang tinggi, diharapkan dapat membantu Pilkada nanti dapat berlangsung lancar, aman dan kondusif,”pesan Kapolres Dr.Indarto,Sik,SH,MH. (MG/06).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here