190 Bidang Lahan di Dikecamatan Rancaekek Dalam Proses Pengukuran Terkait Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung

0
3091

BANDUNG, MediaGaruda.Co.Id – Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) sudah masuki tahap pengukuran lahan. Terpantau di Desa Rancaekek Kulon dan Rancaeke Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, tim satgas pengukuran lahan sedang melakukan pengukuran lahan peruntukan proyek pembangunan Depo kereta api cepat jakarta Bandung

Menurut Anwar Stap PT PBSI pembebasan lahan, sekitar 190 Bidang lahan akan dibebaskan tahun ini. “akan di bebaskan untuk peruntukan pembangunan Depo kereta api dalam proyek KCJB,” ungkap Anwar dilapangan.

Pengukuran lahan lanjutnya, yang sedang dilakukan oleh satgas BPN Kabupaten Bandung, berlangsung selama dua hari, Rabu-Kamis (6-7) Desember 2017, yang bekerjasama dengan PT. PSBI sebagai pemohon pembebasan lahan.

“Kita sedang melaksanakan pendapingan pengukuran tanah di lahan yang akan diperuntukan sebagai Depo, dalam proyek KCJB,”ungkapnya.

Menurut Asep Rusli selaku tim BPN ketika dikompirmasi oleh media Trans Khatulistiwa 7-12
“Dikabupaten bandung lahan yg tekena untuk proyek pembangunan kereta api cepat luas sekitar 100 hektar di tiga kecamatan,termasuk kecamatan tegal luar,Cilenyi wetan, Dan rancaekek dengan jumlah delapan desa
Proses pengukuran didesa rancaekek wetan dan rancaekek kulon kecamatan rancaekek ini yg terakhir di kabupaten bandung

Setelah melakukan pengukuran lahan yang dilakukan tim pengukur tim BPN Kabupaten Bandung, selanjutnya kata Asep akan dilakukan perhitungan lahan sebelum kepada pembayaran karena Dasar pengadaan tanah untuk proyek progam pemerintah kereta api cepat jakarta Bandung( KCJB) diatur dalam Undang Undang no 2/2012 supaya ada perlindungan hukum pemilik tanah

selanjutnya sosialisasi oleh Apresial, BPN dan PSBI kepada warga pemilik lahan,untuk verifikasi persyaratan yg lengkap dan benar,jelasnya

Masih kata Asep, Untu nilai harga pisik mengacu ke NJOP adapun untuk non fisik yg menilai dari tim Apresial mulai bangunan rumah, gedung, pohon yg berpotensi, dll setelah proses pendataan administrasi yang lengkap dan benar baru ketahap pembayaran,jelasnya. (jpr)

Ayo Komentar