Kemenko PMK:Program Padat Karya Sasar Desa Tingkat Stunting Tinggi

JAKARTA, MediaGaruda.Co.Id – Jajaran Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terus memantau persiapan pelaksanaan padat karya di desa yang akan dilaksanakan pada awal januari 2018 mendatang. “Agar program yang akan dimulai pada Januari tahun 2018 nanti berjalan dengan baik, kita perlu menetapkan lokasi desa sasaran program padat karya,” ucap Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan Kemenko PMK, I Nyoman Shuida.

Sebelumnya, pemerintah melalui keputusan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo menetapkan pola baru dalam pemanfaatan dana desa se-Indonesia. Dimana alokasi dana desa difokuskan ke sektor padat karya. “Sebagaimana tujuannya, padat karya ini harus benar-benar tepat sasaran agar bermanfaat bagi rakyat di desa,” kata Nyoman.

Kemenko PMK mengusulkan agar dalam menentukan lokasi desa sasaran dengan memperhatikan diantaranya, desa yang mempunyai angka kemiskinan tinggi, desa tertinggal, berkembang atau mandiri, desa kantong TKI dan Ex TKI, desa daerah perbatasan dan desa daerah kepulauan, desa dengan tingkat stunting tinggi.

Nyoman menjelaskan, terkait dengan desa tingkat stunting tinggi itu, pemerintah telah memilih 10 desa prioritas di 100 kabupaten/kota prioritas penanganan kemiskinan dan stunting. Sedangkan, tambah Nyoman, untuk metodologi yang digunakan dalam memilih 100 kabupaten/kota prioritas memakai beberapa indikator, yakni: melihat jumlah balita stunting yang bersumber Riskesdas 2013 Kemenkes, Prevalensi stunting presentase jumlah balita pendek dan sangat pendek.

“Data tersebut bersumber dari Riskesdas 2013 Kemenkes, serta memperhatikan tingkat kemiskinan yang merupakan persentase jumlah penduduk miskin kabupaten/ kota berdasar Susenas 2013 (BPS),” Nyoman menjelaskan. Kemenko PMK dalam hal ini telah melakukan langkah-langkah koordianasi dengan K/L terkait.

Terakhir, Pengawal program padat karya di Kemenko PMK itu juga mengatakan, dengan menggunakan indikator tersebut, akan dihasilkan urutan kabupaten/kota prioritas penanganan stunting. Kabupaten prioritas tersebut memiliki rata-rata jumlah penduduk stunting. Prevalensi stunting dan tingkat kemiskinan lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. “Saat ini, sebagai tindak lanjut, pemerintah akan menyusun pedoman pelaksanaan padat karya desa 2018,” ujar Nyoman.(*)

Media Garuda | Tajam, Inspiratif & Terpercaya

Add Friend

Ayo Komentar

Artikel Lainnya :

  1. Besaran Anggaran Untuk Dana Kelurahan Berbeda Dengan Dana Desa
  2. Pemkab Majalengka Beri Anugrah Terhadap Jurnalis Berprestasi
  3. Mendagri : Investigasi Segera Tercecernya Kardus KTP el Rusak!
  4. Wow, Swalayan Indonesia ‘KWIQ Supermarket’ hadir di Qatar
  5. Presiden Jokowi : Indonesia Negara Beragam Namun Hidup dalam Kerukunan
<