Kemenko PMK Terus Pantau Korban Penyanderaan Papua

JAKARTA, MediaGaruda.Co.Id – Deputi bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana, Kemenko PMk, Masmun Yan Manggesa, mengaku terus memantau perkembangan kondisi para pengungsi korban Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Timika Papua.

Kemenko PMK juga minta K/L (kementerian/lembaga) terkait melakukan hal yang sama sehingga setiap program yang dijalankan tetap dapat terpadu dan teritegrasi dengan baik.

“Silakan berikan bantuan tapi tolong diinformasikan agar dapat kita inventaris. Selain itu, tetap berkoordinasi dengan Pemda setempat dan pihak-pihak yang terkait,” ujar Yan dalam rapat koordinasi Penanganan Kesejahteraan dan Kemanusiaan pengungsi dan Sandera di Ruang Rapat Kemenko PMK.

Rakor kali ini sebagai upaya mendorong K/L untuk terus meningkatkan upaya penanganan kasus ini terutama di sektor kesejahteraan para korban.

Yan memaparkan bahwa pada tanggal 17 November telah dilakukan pembebasan terhadap 334 orang sandera terdiri atas 257 laki-laki, 63 perempuan dan 24 anak. Mereka telah dikembalikan ke paguyupan dan keluarga masing-masing di Timika. Sebanyak 30 orang dari 91 orang yang berasal dari Jawa telah kembali ke kampung halamannya atas inisiatif dari Pemda terkait.

Pada tanggal 20 November telah berhasil diungsikan 806 orang penduduk lokal yag terdiri atas 205 laki-laki, 302 perempuan dan  299 anak. Mereka ditampung di gedung GSG Emeneme Jaware Timika.

Yan menyebut, kasus penyanderaan oleh KKB di Tembagapura Papua sejatinya merupakan kasus yang berasal dari masalah dinamika ekonomi bukan gesekan antar-ras.

“Motifnya ada lahan baru yang dimanfaatkan. Namun, tidak murni penyebabnya hanya dari satu sisi itu. Sebab ada kelompok yang ahli menggunakan senjata. Jadi ada pihak yang mwnyusupi,” ungkapnya.

Sementara itu, Heru Matador dari Kemendagri mengungkapkan tim Kemendagri sudah turun langsung ke wilayah kejadian konflik. Penyebab terjadinya konflik ini karena kesenjangan ekonomi yang terjadi baik pendatang maupun penduduk asli. Namun asal muasal terjadinya peristiwa ini lebih disebabkan karena kurang optimalnya kinerja pemerintah daerah setempat termasuk para legislatifnya.

“Saat berkoordinasi, semua pihak sepakat untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah,” ungkapnya.

Koorsinasi di lapangan menyimpilkan rekomendasi, di antaranya perlunya pelaksanaan tindakan hukum yang tegas namun tetap menjunjung hak asasi manusia yang ada.  Selain itu, mendorong pemda, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama untuk memfasilitasi adanya dialog bersama agar konflik senada tidak akan terjadi lagi.(zam)

Media Garuda | Tajam, Inspiratif & Terpercaya

Add Friend

Ayo Komentar

Artikel Lainnya :

  1. Halalbihalal, Walikota Bandung Berpesan Hargai Waktu
  2. Kapolri Tanggapi Pro dan Kontra Soal Polisi Tangani Pelaku Terorisme
  3. Yes ! Bali Raih Tiga Penghargaan Sekaligus di Tiongkok
  4. Seorang Suporter Persija Meninggal Setelah Terjadi Bentrokan di Cirebon
  5. Munculnya Produk Baru Gantikan Fungsi Genteng, Perajin Mulai tersisih
<