Inilah Susunan dan Tugas Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha

JAKARTA, MediaGaruda.Co.Id  – Pemerintah telah merilis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Peraturan Presiden ini akan memperlancar perizinan untuk pengusaha, termasuk bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) setelah mendapat persetujuan penanaman modal. Jakarta (03/11)

Dalam aturan baru itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Nasional yang bertanggungjawab langsung ke Presiden. Susunan keanggotaan Satuan Tugas Nasional adalah: a. Ketua: Menteri Koordinator bidang Perekonomian; b. Anggota: 1. Menko Polhukam; 2. Menko Kemaritiman; 3. Menko PMK; 4. Mendagri; 5. Menteri Keuangan; 6. Menteri Hukum dan HAM; 7. Menkominfo; 8. Mensesneg; 9. Menteri PANRB; 10. Kapolri; 11. Sekretaris Kabinet; dan 12. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. C. Sekretaris: Sekretaris Kemenko Perekonomian.

Dalam pelaksanaannya, menurut Perpres ini, Satgas nasional mempunyai tugas: a.mengembangkan kebijakan peningkatan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan, dan pengembangan sistem online dalam rangka percepatan penyelesaian Perizinan Berusaha; b.menetapkan prioritas penyelesaian berusaha; c. melakukan penyelesaian atas hambatan pelaksanaan Perizinan Berusaha yang disampaikan oleh Satuan Tugas Kementerian/Lembaga, Satuan Tugas Provinsi, Satuan Tugas Kabupaten/Kota, dan/atau Pelaku Usaha; d. Menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai Perizinan Berusaha yang tidak diselesaikan oleh menteri/kepala lembaga, gubernur, dan/atau bupati/wali kota; dan e. Membentuk layanan pengaduan dalam rangka percepatan penyelesaian Perizinan Berusaha.

Hal tersebut dibahas dalam rapat Satuan Tugas Nasional Peraturan Presiden No 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha hari ini (Jumat, 03/11). Rapat yang dilangsungkan di Ruang Rapat Mahakam, Gedung Ali Wardhana Kemenko Perekonomian itu dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution. Menko PMK Puan Maharani dalam hal ini diwakili Staf ahli bidang UMKM, Ekonomi Kreatif dan Ketenagakerjaan kemenko PMK, Sidqi Lego Pangesti. ( zam )

Media Garuda | Tajam, Inspiratif & Terpercaya

Add Friend

Ayo Komentar

Artikel Lainnya :

  1. Waduh, Ternyata Pemkot Bandung Belum Bentuk BPBD
  2. LSM Dunia Kecam Pernikahan Dini Dibawah Usia 15 Tahun
  3. Ketua DPRD Jabar, Ineu: “SOTK dibahas, pejabat bekerja saja. Tunjukkan kinerja terbaik,”
  4. Boni Hargens: sekte Saksi Yehova layak dibubarkan Dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2017
  5. Bambang Widjojanto: KPK Diincar Sakratul Maut
<