Pemerintah Ingin Pertahankan dan Kuatkan KPK

JAKARTA, MediaGaruda.Co.Id – Wapres Jusuf Kalla mengungkapkan bahwa pemerintah ingin mempertahankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Pemerintah dalam posisi ingin mempertahankan bahkan ingin KPK lebih kuat. Jika ingin membekukan KPK tentunya harus mengubah undang-undang,” kata JK, dilansir dari Antara.

Di sela-sela kunjungan kerjanya ke Astana, Kazakhstan, Sabtu (9/9), JK mengatakan bahwa sekalipun begitu, pemerintah tetap akan menjaga independensi KPK. Pemerintah tak akan mencampuri urusan internal lembaga tersebut.

“Pemerintah tentu tak bisa mencampuri ke dalam, KPK mempunyai prosedur sendiri sesuai undang-undang.” ucapnya.

Hanya saja, dia berharap KPK bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi belakangan ini dan solid.

Hal ini disampaikan JK terkait adanya usulan pembekuan sementara KPK. Anggota Panitia Angket DPR, Henry Yosodiningrat mengusulkan pembekuan KPK karena melihat adanya berbagai persolan di tubuh lembaga antikorupsi itu.
Henry mengklaim langkah tersebut diambil agar KPK bisa ditata ulang sesuai semangat renovasi.

“Nah sekarang kita bukan mau membubarkan lembaga itu. (Tetapi) Dalam rangka membenahi lembaga itu. Jadi sesuai dengan semangat reformasi, sesuai dengan ruh reformasi,” kata Henry saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Sabtu (9/9).

Hanya saja, dia mengungkapkan bahwa usulan pembekuan ini adalah gagasan pribadinya, bukan dari Pansus Angket KPK dan juga bukan usulan PDIP.

Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

“Partai tidak berada pada posisi meminta pembubaran atau pembekuan. Rekomendasi yang dipersiapkan Partai tetap bertitik tolak pada tugas KPK di dalam mencegah dan memberantas korupsi, ” jelas Hasto dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Sabtu (9/9). (*)

Media Garuda | Tajam, Inspiratif & Terpercaya

Add Friend

Ayo Komentar

Artikel Lainnya :

  1. Nilai Ekspor Indonesia Sepanjang 2017 Naik 16,22%, Surplus Perdagangan 11,84 Miliar Dollar
  2. Trump Jilat Ludah Sendiri, Ini Kata Sri Mulyani
  3. Tidak Boleh Pihak Ketiga, Menkeu: Swakelola Dana Desa Agar Penyerapan Tenaga Kerja Maksimal
  4. Anggota DPR Dukung PP Muhammadiyah untuk Boikot Starbucks
  5. Presiden Jokowi Komitmen Selesaikan Kasus Munir dan Kejahatan Narkoba
<