Pemberdayaan & Regenerasi Petani

0
1059

Pembangunan Pertanian Indonesia tengah mengalami tantangan amat serius. Bukan hanya dari menurunnya luas lahan akibat alih fungsi lahan, yang juga berakibat pada penurunan kualitas agroekosistem, membanjirnya produk-produk komoditi impor, stagnasi basis produksi, ketidakpastian harga sampai ancaman perubahan iklim dan bencana alam, melainkan menurunnya jumlah petani.

Perlu disadari bahwa petani merupakan pihak yang paling terdepan untuk memproduksi setiap komoditi yang menjadi santapan hampir sebagian besar penduduk di bumi nusantara ini. Program pertanian yang tidak berorientasi pada pemberdayaan petani, sangat dimungkinkan gagal dalam memenuhi keberlanjutan asupan pangan bagi semua penduduk bumi nusantara kedepan.

Sensus Pertanian 2013 mencatat jumlah rumah tangga petani mengalami penyusutan sebanyak lima juta rumah tangga petani sejak 10 tahun terakhir, yang semula mencapai 31,23 juta rumah tangga petani di tahun 2003. Di Jawa Barat, sebanyak tiga juta rumah tangga dari total 12 juta rumah tangga menggantungkan hidupnya di usaha pertanian yang sebagian besar menggunakan lahan kurang dari 0,5 hektar dan kurang dari seribu meter persegi dan selebihnya hanya mengandalkan hidup sebagai buruh tani karena tidak memiliki lahan, yang umumnya dikenal sebagai petani gurem, petan kecil dan petani tak berlahan.

Oleh karenanya hingga saat ini, petani masih dipandang sebagai profesi yang tidak menjanjikan dan tak memberikan harapan serta bergelut dengan kemiskinan yang mendudukan kelas lapisan sosial terbawah yang hidup di wilayah perdesaan. Stigma demikian di sektor pertanian bukanlah sektor yang mampu menjadi daya tarik generasi muda. Mereka cenderung lebih menyukai bekerja sebagai pekerja pabrik atau hijrah ke kota mencari pekerjaan yang dianggapnya lebih menjanjikan.

Di Jawa Barat sendiri, serapan tenaga kerja pada usia produktif di 15 tahun keatas hanya mencapai 14 persen dari total penduduk di usia 15-44 tahun sebesar 12,5 juta orang. Sedangkan 26 persennya terserap di sektor industry dan perdagangan. Sementara, sebanyak 60,8 persen penduduk di usia 45-49 tahun yang justru lebih banyak bergelut di sektor pertanian yang mencapai 4,6 juta orang. Artinya petani di jawa barat pun sudah semakin tua dan renta, dan berharapan dapat menggantungkan masa tuanya kepada anak-anak mereka yang bekerja di kota atau pada sektor lain.

Rendahnya kelompok usia muda di sektor pertanian bukan suatu fenomena yang baru, melainkan telah sejak lama kerap dihadapkan pada situasi yang terus meningkat, meski banyak sekolah menengah kejuruan ataupun perguruan tinggi negeri dan swasta di Jawa Barat ini yang mampu meluluskan siswa dan sarjana berkeahlian di bidang pertanian, namun tidak ada jaminan bahwa mereka memilih untuk mengambil profesi sebagai petani.

Ada banyak alasan yang dapat dijadikan generasi kaum muda enggan untuk kembali ke sektor pertanian, yang tentu saja alasan utamanya menyangkut urusan ekonomi dan atau terkait menyangkut kesejahteraan rumah tangga petani itu sendiri.

Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) tahun 2015 pada hasil kajiannya menunjukkan bahwa keinginan anak petani untuk berprofesi sebagai petani ataupun untuk melanjutkan usaha tani keluarganya dipengaruhi oleh dorongan orang tua, dilihat dari kondisi kejahteraan orang tuanya yang ditandai dengan status luas kepemilikan lahan serta pendapatan rumah tangga yang diperoleh dari jenis komoditas yang diusahakannya.

Artinya luas lahan usaha tani dan pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap komoditas usaha tani merupakan ukuran dari kesejahteraan keluarga petani, yang memiliki hubungan dalam mendorong keinginan anak petani untuk berminat menjadi seorang petani dan atau melanjutkan usaha tani keluargnya.

Kondisi diatas sudah seharusnya menjadi perhatian pemerintah Jawa Barat pada khususnya, dalam memberikan regulasi atau pengaturan dalam menyediakan akses lahan dan perluasan lahan pertanian bagi rumah tangga petani, sekaligus melindungi lahan-lahan produktif bagi usaha pertanian dari ancaman alih fungsi lahan yang kian meningkat, serta jaminan kepastian harga komoditas pertanian untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga petani.

Selain itu, alternatif dalam bidang pemberdayaan petani, sekiranya pemerintah pun tidak hanya menjangkau para petani melalui kelompok-kelompok tani dalam memberikan pengetahuan, kapasitas teknis budidaya, mekanisasi pertanian, penyediaan saprotan, pengendalian hama dan penyakit serta penerapan teknologi tepat guna semata,  tetapi juga memberikan dorongan bagi petani untuk membina dan mengarahkan anggota rumah tangga yang berusia muda untuk turut terlibat dalam kegiatan pemberdayaan ataupun penyuluhan pertanian.

Di samping itu pula, memberikan akses pendidikan dan pelatihan berupa beasiswa, magang atau balai pelatihan kerja, kursus, seminar ataupun pameran-pameran pertanian yang ditujukan bagi anak-anak mereka, adalah salah satu cara yang dapat ditempuh oleh pemerintah guna mendorong daya tarik anak-anak petani untuk berkecimpung di sektor pertanian.

Dengan demikian, peran dan tanggungjawab pemerintah Jawa Barat dalam mendorong regenerasi petani melalui regulasi ataupun perencanaan program pemberdayaan inovatif yang ditujukan bagi kaum muda adalah mutlak adanya, dan turut dibarengi dengan pemberian akses lahan pertanian dan jaminan harga komoditas bagi rumah tangga petani merupakan hal yang sangat penting dan perlu segera direalisasikan guna menjamin keberlanjutan pembangunan pertanian Jawa Barat di masa mendatang.

[1] Rizki Estrada adalah Staf Peneliti Perkumpulan INISIATIF Bandung, dengan latar konsentrasi Studi Pembangunan Pertanian, Magister Agribisnis- Universitas Winaya Mukti (UNWIM) – Bandung

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here