Mendagri: Aparat Pemerintah Jangan Lagi ‘Bermain’ di Tujuh Area Rawan Pungli

0
436

MediaGaruda.Co.Id – Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Nasional (Rakor Wasdanas) 2016 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (29/11). Rapat ini terkait koordinasi dan sinergi kebijakan umum pengawasan tahun 2017, serta mensosialisasikan kebijakan strategis nasional tentang pengawasan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tjahyo Kumolo menekankan Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP) harus bisa menentukan indikasi pelanggaran administrasi atau pidana pada pengaduan masyarakat. APIP juga harus mampu mencegah pungutan liar dan korupsi di instansi masing-masing, dan harus mampu menjadi “early warning system” yang berorientasi pada pencegahan.

“APIP juga dituntut untuk dapat saling berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan pengaduan masyarakat,” kata Mendagri dalam sambutannya yang dibacakan oleh Inspektur Jenderal Kemendagri RI Sri Wahyuningsih.

Lebih lanjut, Mendagri juga mejelaskan berbagai bentuk koordinasi yang bisa dilakukan oleh APIP bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Bentuk koordinasi tersebut di atas pemberian informasi, verifikasi, pengumpulan data dan keterangan, pemaparan hasil pemeriksaan penanganan laporan atau pengaduan masyarakat, serta bentuk koordinasi lainnya yang bisa disesuaikan dengan keperluan perundangan-undangan yang berlaku.

“Untuk itu, saya minta kepada para wakil gubernur dan inspektur provinsi untuk dapat menerjemahkan bentuk-bentuk koordinasi APIP dan APH, antara lain peningkatan pemahaman APIP terkait dasar-dasar Ilmu Hukum Pidana dan Ilmu Hukum Administrasi,” pinta Mendagri.

Dalam instruksi ini seluruh pemerintah daerah diperintahkan untuk menghentikan praktek pungutan liar. Khusus untuk APIP diminta melakukan pengawasan terhadap tujuh area yang berpotensi terjadinya pungli, yaitu perizinan, hibah dan bantuan sosial, kepegawaian, pendidikan, dana desa, pelayanan publik, dan pengadaan barang dan jasa.

“Saya berharap masing-masing inspektur bisa mengintegrasikan kegiatan pengawasannya dengan semangat pemberantasan pungli dan korupsi dan menyinergikannya dengan kegiatan Satgas Saber Pungli yang ada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota,” tukas Mendagri.

Rakor Wasdanas 2016 ini dihadiri oleh 185 peserta. Mereka adalah para Wakil Gubernur seluruh Indonesia, para Inspektur Jenderal dan Inspektur Utama kementerian dan lembaga, Sekretaris Unit Kerja Lingkup Kemendagri, para Pejabat Tinggi Madya Pertama kementerian/lembaga/provinsi, para pejabat fungsional auditor, para pejabat fungsional umum dari Inspektorat Jenderal Kemendagri RI, para Inspektur Provinsi se-Indonesia, Sekretaris Inspektorat Provinsi, serta para Kepala Subbagian Perencanaan Inspektorat Provinsi. Selain itu, hadir pula Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai serta jajarannya.

Laporan: Atep Kurniawan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here