Jelang Alih Kelola SMA/SMK, DPRD Jabar Terus Lakukan Pengawasan

MediaGaruda.Co.Id – DPRD Provinsi Jawa Barat terus mengawasi persiapan alih kelola SMA/SMK yang akan dilaksanakan pada 2017 mendatang. Karena itu, Komisi V DPRD Jabar terus mencari informasi dalam rangka mempersiapkan bahan untuk dijadikan masukan kepada pemerintah daerah.

Sekretaris Komisi V DPRD Jabar, KH Tetep Abdulatip mengatakan, untuk mengetahui kendala yang dihadapi tentu dewan harus turun langsung ke sekolah yang ada di kabupaten kota. Sehingga semuanya dapat diakomodir dengan baik mulai dari sarana hingga tenga pengajar yang memang dibutuhkan. Di Kabupaten Karawang terdapat lima sekolah yang perlu mendapat perhatian sebelum alih kelola diberlakukan.

“Mengakomodasi kendala yang dihadapi kabupaten kota tentu tidak mudah, harus ada prioritas untuk lancarnya alih kelola ini,” ujar Tetep di Disdik Kabupaten Karawang belum lama ini.

Pendataan personil, lanjut dia, harus ada pengkajian tersendiri. Sebab, dalam satu wilayah kabupaten kota lembaga yang dapat mengelola dikdasmen (pendidikan dasar menengah) minimal satu Unit Pembantu Teknis (UPT). Selain itu juga untuk memudahkan pengelolaan di tingkat provinsi dan koordinasi dengan pemerintah daerah.

“Kalau misalnya hanya sembilan UPT dari 24 kabupaten kota di Jabar. Di Karawang saja sudah ada 23 SMA/SMK,” ucapnya.

Politisi dari Partai PKS itu menambahkan, termasuk personil yang nantinya akan bertugas untuk mengsi jabatan dikmen atau UPT.  Sebab akan berdampak pada kegiatan belajar mengajar ditingkat pendidikan menengah. Bahkan, di kabupaten lain ada yang menginformasikan tentang bagaimana pengelolaan dari provinsi tentang urusan dapur sekolah mulai dari tabungan siswa maupun kesejahteraan tenaga pengajar.

“tentu persoalan yang dihadapi oleh setiap kabupaten harus juga disampaikan, agar dapat menjadi kajian prioritas bagi kami,” tandasnya. (*)

Media Garuda | Tajam, Inspiratif & Terpercaya

Add Friend

Ayo Komentar

Artikel Lainnya :

  1. Aher Sebut Pasar Modal Sebagai Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Daerah
  2. Mulai 2017, e-KTP Jadi Penentu Keikutsertaan Pemilu
  3. Presiden Jokowi Keluhkan Pengembangan Komoditas Unggulan di Daerah
  4. Dilengkapi Ipal Komunal, Demiz Resmikan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Banjaran
  5. Gorontalo Akan Jalin Kerja Sama Pertanian Dengan Pemda Kab. Majalengka
<