Kemenko PMK: Dari 10 Destinasi “Bali Baru”, 4 Destinasi Jadi Prioritas

JAKARTA, MediaGaruda.Co.Id  – Pengembangan pariwisata di 10 destinasi wisata prioritas atau disebut 10 Bali Baru terus dilakukan. Namun pemerintah sepakat untuk fokus kepada percepatan pengembangan 4 destinasi dari 10 Bali Baru yang sebelumnya ditetapkan. Keempatnya adalah Danau Toba (Sumut), Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika (NTB), dan Labuan Bajo (NTT).

Plt bidang Kebudayaan Kemenko PMK Nyoman Shuida mengungkapkan skala prioritas dilakukan guna menyesuaikan dana anggaran pemerintah.

“Kesepuluh destinasi itu tetap dikerjakan mulai infrastruktur hingga hotel dan keterlibatan UMKM di kawasan belanjanya. Tapi untuk tahap awal akan diprioritaskan pada empat destinasi dulu,” ujar Nyoman, Kamis (28/12/2017) di Jakarta.

Ke-4 destinasi Bali Baru yang menjadi prioritas pembangunan adalah Danau Toba (Sumut), Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika (NTB), dan Labuan Bajo (NTT).

Danau Toba merupakan danau vulkanik terbesar dan terdalam di dunia yang di tengahnya ada pulau Samosir. Keunikan ini diharapkan mampu menarik wisatawan ke wilayah ujung barat Indonesia, sekaligus menjadi daya pantul pengembangan sektor pariwisata daerah sekitarnya, seperti Aceh.

Sebelumnya, Menpar Arief Yahya usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo membahas pengembangan 10 Bali Baru menjelaskan, semua yang terkait dengan masyarakat akan segera dituntaskan.

Di antaranya adalah pembangunan homestay dan restoran yang modelnya disiapkan Kementerian Pariwisata, dan pembangunannya dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selain itu, toko cenderamata akan digarap oleh Kementerian Perdagangan.

“Poinnya ada modelling, dan akan dieksekusi 2018 di empat lokasi. Saya sudah kirim surat ke PUPR sebelum ratas ini dan sudah diinstruksikan Presiden bahwa kita harus berikan model,” kata Arief.

Presiden juga menginstruksikan untuk Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB), harus dibuatkan Usaha Kecil Menengah (UKM) Center. Sehingga, keberadaan pelaku UKM bisa ditata secara baik.

Menpar menyebutkan, pembahasan untuk fokus pada empat destinasi Bali baru sudah melalui diskusi panjang. Apalagi tiga dari empat prioritas ini tinggal direvitalisasi seperti Danau Toba, Borobudur dan Mandalika.

“Sementara new comer, Labuan Bajo. Artinya tiga itu merevitalisasi, yang satu pendatang baru yang kalau kita sentuh bisa meledak,” ucap Arief optimis.

Fokus pada 4 destinasi ini bukan berarti tidak mengerjakan 6 destinasi Bali baru lainnya. Menurutnya 10 destinasi tetap dikerjakan, tetapi pembangunan homestay, restoran, toko cenderamata dan UKM center fokus pada 4 lokasi.

Adapun 10 destinasi Bali Baru yang dikembangkan pemerintah adalah Danau Toba di Sumatera Utara, Tanjung Kelayang di Kepulauan Bangka Belitung, Tanjung Lesung di Banten, Kepulauan Seribu di Jakarta, Borobudur di Jawa Tengah, Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, dan Morotai di Maluku Utara. *
[20:55, 28/12/2017] +62 822-1644-4123: Presiden Akan Canangkan Program Padat Karya Tunai Januari 2018

JAKARTA – Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kemenko PMK Nyoman Shuida, menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo akan mengunjungi lokasi Program Padat Karya Tunai Dana Desa sekaligus mencanangkan dimulainya program tersebut.

“Presiden akan mengunjungi lokasi kegiatan padat karya pada pertengahan atau akhir Januari 2018 dan mengundang 10 Kepala Daerah untuk mensosialisasikan program padat karya,” jelas Nyoman, di Jakarta.

Nyoman menjelaskan, Program Padat Karya Dana Desa akan diluncurkan pada Januari 2018. Ihwal persiapannya, Kemenko PMK akan mematangkan pengisian program yang akan dilaksanakan di 100 desa pada 10 kabupaten/kota sebagai pelaksanaan tahap pertama.

“Kita sudah minta kementerian dan lembaga terkait untuk prnyiapkan programnya hingga akhir Desember dan sudah harus dilaporkan,” tambah Nyoman.

Program padat karya desa ini sebagai bentuk komitmen Pemerintah untuk terus mendorong optimalisasi dana desa demi mendukung percepatan pengentasan kemiskinan dengan memberikan afirmasi pada desa tertinggal dan sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin serta tingkat stunting yang tinggi.

Beberapa program kementerian untuk program padat karya ini di antaranya: Fasilitas pendidikan PAUD, Pembinaan Gizi Masyarakat, Jaringan Irigasi Tersier, Embung, Penyediaan air minum dan sanitasi, Perbaikan saluran, Pembangunan bandara, dan beberapa program lainnya.

Payung hukum pelaksanaan Program Padat Karya Dana Desa berbentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yang ditandatangani 18 Desember 2017.

Sebagai informasi, penandatanganan SKB 4 Menteri ini diteken oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, serta Menteri PPN dan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Dalam SKB 4 Menteri ditegaskan bahwa Program Padat Karya Tunai di Desa merupakan program lintas sektor yang dikerjakan bersama-sama dan setiap menteri akan bertugas secara efektif sesuai tugas fungsi masing-masing. Bappenas akan berperan mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi Kementerian/Lembaga di 1.000 desa yang menjadi sasaran. Kementerian Keuangan akan mengakomodasi penyaluran dana desa tahap I sejak Januari 2018, serta Kemendagri dan Kemendes PDTT melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan padat karya di desa.(zam)

Media Garuda | Tajam, Inspiratif & Terpercaya

Add Friend

Ayo Komentar

Artikel Lainnya :

  1. Enam Perukyat Melihat Hilal, Besok Idul Fitri 1438
  2. Terkait Pilgub Jatim, Golkar Klaim Jokowi Restui Khofifah
  3. Djan Faridz Akan Laporkan Dugaan Pencatutan Nama
  4. Kemenko PMK Jamin RS Siap Tangani Lonjakan Pasien KLB Difteri
  5. Menuju Malang, Presiden Jokowi Akan Resmikan SMA Negeri Taruna Nala Jawa Timur
<