Presiden Minta Imunisasi Difteri Tidak Ada Penolakan Warga

JAKARTA, MediaGaruda.Co.Id  – Wabah difteri masih belum berlalu dan pemerintah berharap masyarakat terus waspada mengenali gejala yang ditimbulkan oleh penyakit difteri serta melakukan imunisasi.

Saran itu disampaikan Kemenko PMK, karena 66 persen kasus difteri tidak diimunisasi. Adanya anggapan vaksin difteri tidak halal menjadi penyebab utama rendahnya pelaksanaan imunisasi.

“Sampai hari ini kami terus berupaya menangani penyakit difteri agar tidak semakin meluas,” ucap Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan, Kemenko PMK, Sigit Priohutomo, Kamis (28/12/2017), di Kantor Kemenko PMK.

Sigit mengingatkan masyarakat untuk benar-benar mengikuti imbauan pemerintah melakukan imunisasi ulang secara massal dari umur tertua yang terkena penyakit tersebut. Laporan Kementeri Kesehatan menyebutkan banyak anak-anak berusia 5 tahun ke bawah terjangkit penyakit difteri.

“Saya berharap sekali, masyarakat terus mengikuti prosedur yang telah diberikan,” tegas Sigit.

Difteri memiliki tanda-tanda seperti nyeri saat menelan, suara serak, sakit tenggorokan, sulit bernafas, tampak keputihan atau abu abu pada tenggorokan yang tidak mudah lepas dan mudah berdarah.

Sebagai pengawal kesehatan di Kemenko PMK, Sigit menjelaskan, persoalan selanjutnya yang muncul pada penyakit difteri yang dibiarkan adalah toksin (zat beracun) dari bakteri difteri ini akan merusak otot jantung, sel saraf, gagal napas, kelumpuhan saraf tepi, dan infeksi di jantung, sampai pada tahap kematian.

“Jangan pernah ragu-ragu lagi untuk melakukan imunisasi pada anak, kita bersama-sama mencegah penyakit ini menyebar,” kata Sigit.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberi perhatian khusus ihwal penolakan sebagian warga masyarakat ini. Saat memimpin rapat terbatas penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit difteri di Istana Bogor, Rabu (27/12), Presiden minta untuk melanjutkan apa yang telah dilakukan Kementerian Kesehatan dalam menanggulangi penyakit mematikan yang disebabkan oleh bakteri “Corynebacterium Diptheriae.

Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, mengungkapkan Presiden juga berpesan kepada Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin, agar tidak ada lagi penolakan. “Kalau sudah ada wabah KLB seperti ini mau tidak mau (vaksin) harus kita lakukan. Tidak boleh ditolak,” katanya.

Nila mengakui saat ini imunisasi ulang  masih difokuskan di 3 provinsi (Jakarta, Jawa Barat dan Banten), namun akan diteruskan ke provinsi lainnya. Fokus penanganan terkait logistik yang ada, namun pihaknya telah memerintahkan Bio Farma untuk terus memroduksi imunisasi DPT.

“Vaksin itu berasal dari Indonesia, Biofarma, dan kita minta Biofarma terus menerus membuat secara berkesinambungan. Jadi mulai Desember ini terus sampai nanti ke provinsi-provinsi lain yang terkena,” katanya.

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) juga menghimbau masyarakat untuk terus berhati-hati dan terus mengikuti informasi tentang pencegahan dan penanganan serangan bakteri difteri ini.

Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan, sampai pada medio Desember 2017 ada sekitar 11 provinsi yang melaporkan terjadinya kejadian luar biasa (KLB) difteri yakni Sumatera Barat, Jawa Tengah, Aceh, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur.(zam)

Media Garuda | Tajam, Inspiratif & Terpercaya

Add Friend

Ayo Komentar

Artikel Lainnya :

  1. Banjir Rancaekek,Gubernur Aher: Saya Dicacimaki di Facebook dan Twitter
  2. Jokowi : Sebuah Etos Kerja Kedisiplinan Nasional Harus Dibangun Mulai Sekarang
  3. Menko Polhukam: Pemerintah siapkan paket kebijakan hukum
  4. Video Propaganda Pemerintah China Wajib Putar Di Bioskop Pada Awal Film
  5. Mendagri Harap Isu Krusial RUU Pemilu Tidak Melalui Voting
<